Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan baru. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
Adapun aturan tersebut merupakan revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang hal yang sama.
Aturan ini dirilis untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance.
Baca Juga:
"Dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas," tulis PMK tersebut.
Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan pindah akan dibebankan ke DIPA satuan kerja masing-masing. Lalu dalam hal pembatalan perjalanan dinas surat pernyataan disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.
Baca Juga:
"Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani oleh PPK."
Adapun biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja adalah:
1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
3. Biaya aplikasi visa; dan/atau
4. Biaya lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.
Kemudian, kegiatan yang dapat dilakukan sebagai perjalanan dinas adalah:
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
3. Melaksanakan pengumandahan (detasering);
4. Mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
5. Mengikuti dan atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/ atau
6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis.
PMK terbaru ini pun berlaku sejak diundangkan pada 5 Desember 2019.
(cnbcindonesia.com)
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim
Oleh DR. Suriyanto. SH., MH., M. KnSEJARAH telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah re
Opini
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung mili
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau dan Upah Minimum Provinsi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang telah menunjukkan prestasi, kreativitas, serta inovasi da
Pendidikan
kabarmelayu.com,MANDAH Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, S.T., M.T., melaksanakan kegiatan reses masa sidang di Kelurah
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 bangkinang, Rabu (18/11/2026), membawa ke
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) SHB bersama istrinya, AY, harus berurusa
Hukrim