Terima Lulusan IPDN Riau, Syahrial Abdi: Jaga Integritas, Optimalkan Pelayanan
kabarmelayu.com,SUMEDANG Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi secara simbolis menerima penyerahan lulusan Institut Pemerintahan
Pemerintahan
SIAK - kabarmelayu.com - Mulai 2017 mendatang, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) atau sekolah lain yang sederajat, baik negeri dan swasta yang ada di seluruh kabupaten akan diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di Kabupaten Siak terdapat 58 sekolah dengan rinci yakni, SMAN sebanyak 31 sekolah, SMKN sebanyak 12 sekolah, dan swasta SMA 1 sekolah, SMK 14 sekolah.
Sementara untuk jumlah guru dan pegawai lainnya yang akan dialihkan statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya dari kabupaten ke pemprov sekitar guru PNS SMA sekitar 427 orang dan guru PNS SMK sekitar 173 orang. Untuk pengawas SMA 467 orang dan pengawas di SMK sebanyak 173 orang, PNS tenaga administrasi di SMA sebanyak 33 orang dan harmonis terasi di SMK sebanyak 14 orang.
Ahad (25/9/16), keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Siak Kadri Yafis kepada riauterkini.com mengatakan bahwa saat ini proses pengalihan kewenangan dari kabupaten ke pemprov masih berjalan.
"Kita masih melakukan proses, dan pengalihan itu akan berlaku pada Januari 2017 mendatang," ujar Kadri.
Sementara itu, mengenai honorer yang ada di tiap-tiap sekolah masih menjadi bahan perbincangan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan Pemprov Riau. Pemkab Siak tetap berusaha agar seluruh tenaga honorer dapat diambil alih Pemprov.
"Untuk tenaga honorer yang ada, masih dalam perbincangan. Karena selama ini, mereka (tenaga honorer,red) ditanggung Pemkab Siak, sehingga apabila sekolah diambil alih untuk tenaga honorer nya bagai mana?," ujar Kadri Yafis.
Saat ini jumlah tenaga honorer yang ada sekitar 528 orang, dengan rincian guru non PNS 348 orang SMA, dan SMK sekitar 180 orang.
Kadri mengungkapkan bahwa, apabila tenaga honorer ini tidak diambil alih pihak Pemprov maka nasib mereka akan terancam dirumahkan atau diistirahatkan. "Kalau pihak Pemprov tak menerima tenaga honorer yang ada, kita pun begitu karena status sekolah mereka diambil alih Pemprov, dan akan salah apabila tenaga honorer itu dibiayai Pemkab," ungkapnya.
Baca Juga:
kabarmelayu.com,SUMEDANG Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi secara simbolis menerima penyerahan lulusan Institut Pemerintahan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Fun Pingpong Competition bertema Mempererat Sinergi SKK Migas EMP PWI Riau resmi dibuka di Kantor PWI Ri
Sosial
Ketahanan Pangan, Kapolsek Kandis dan Personel Siapkan Kebutuhan Air untuk Tanaman Jagung
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau I, Hendry Munief MBA, mengunjungi Pondok Pesantren (PP) Hidayatullah Peka
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan gedung Pasar Wisata Pas
Pemerintahan
Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 Resmi di Buka, Polda Riau Hadirkan Layanan hingga Pulau Terluar
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, divonis hukuman dua tahun penjara. Abdul Wahid dinyatakan terbukti melakuka
Hukrim
Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengk
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menutup rangkaian kegiatan Festival KNPI Inhil Fair 2026 yang d
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Informasi penting bagi pengguna Jalan Tol PekanbaruDumai (Permai). Mulai hari ini, Kamis (30/7/2026), diberlaku
Peristiwa