Dukung Swasembada Pangan, Personil KSKP Polres Inhil Beri Penyuluhan ke Peternak
kabarmelayu.com,INHIL Guna mendukung program nasional ketahanan dan swasembada pangan Republik Indonesia, jajaran Polsek Kawasan Sektor
Sosial
SIAK - kabarmelayu.com - Mulai 2017 mendatang, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) atau sekolah lain yang sederajat, baik negeri dan swasta yang ada di seluruh kabupaten akan diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di Kabupaten Siak terdapat 58 sekolah dengan rinci yakni, SMAN sebanyak 31 sekolah, SMKN sebanyak 12 sekolah, dan swasta SMA 1 sekolah, SMK 14 sekolah.
Sementara untuk jumlah guru dan pegawai lainnya yang akan dialihkan statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya dari kabupaten ke pemprov sekitar guru PNS SMA sekitar 427 orang dan guru PNS SMK sekitar 173 orang. Untuk pengawas SMA 467 orang dan pengawas di SMK sebanyak 173 orang, PNS tenaga administrasi di SMA sebanyak 33 orang dan harmonis terasi di SMK sebanyak 14 orang.
Ahad (25/9/16), keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Siak Kadri Yafis kepada riauterkini.com mengatakan bahwa saat ini proses pengalihan kewenangan dari kabupaten ke pemprov masih berjalan.
"Kita masih melakukan proses, dan pengalihan itu akan berlaku pada Januari 2017 mendatang," ujar Kadri.
Sementara itu, mengenai honorer yang ada di tiap-tiap sekolah masih menjadi bahan perbincangan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan Pemprov Riau. Pemkab Siak tetap berusaha agar seluruh tenaga honorer dapat diambil alih Pemprov.
"Untuk tenaga honorer yang ada, masih dalam perbincangan. Karena selama ini, mereka (tenaga honorer,red) ditanggung Pemkab Siak, sehingga apabila sekolah diambil alih untuk tenaga honorer nya bagai mana?," ujar Kadri Yafis.
Saat ini jumlah tenaga honorer yang ada sekitar 528 orang, dengan rincian guru non PNS 348 orang SMA, dan SMK sekitar 180 orang.
Kadri mengungkapkan bahwa, apabila tenaga honorer ini tidak diambil alih pihak Pemprov maka nasib mereka akan terancam dirumahkan atau diistirahatkan. "Kalau pihak Pemprov tak menerima tenaga honorer yang ada, kita pun begitu karena status sekolah mereka diambil alih Pemprov, dan akan salah apabila tenaga honorer itu dibiayai Pemkab," ungkapnya.
Baca Juga:
kabarmelayu.com,INHIL Guna mendukung program nasional ketahanan dan swasembada pangan Republik Indonesia, jajaran Polsek Kawasan Sektor
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Upaya penataan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, patut diapresi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, resmi melaunching logo Hari Ulang Tahun (HUT) Pekanbaru Ke242, Kamis
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKSEL Sidang perdana perkara praperadilan Nomor 67/Pra.Pid/2026/PN Jkt.Sel yang diajukan oleh Wiwik Setiawati terhadap
Hukrim
kabarmelayu.com,BANYUASIN Nestapa mendalam sedang menggelayuti 320 Kepala Keluarga (KK) peserta Program Transmigrasi di UPT/SP 2 Desa Air
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Informasi yang menyebut seorang pelaku prank pocong diamankan polisi di Kecamatan Kulim Pekanbaru, dipastikan ta
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jemaah haji asal Desa Pulau Payung Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) BTH 10, Muham
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh Tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti, SKM, M. Kes, menghadiri kegiatan advokasi ke
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPRD Riau, Samsuri Daris ST MT, menegaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah P
Parlemen