Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
SIAK - kabarmelayu.com - Mulai 2017 mendatang, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) atau sekolah lain yang sederajat, baik negeri dan swasta yang ada di seluruh kabupaten akan diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di Kabupaten Siak terdapat 58 sekolah dengan rinci yakni, SMAN sebanyak 31 sekolah, SMKN sebanyak 12 sekolah, dan swasta SMA 1 sekolah, SMK 14 sekolah.
Sementara untuk jumlah guru dan pegawai lainnya yang akan dialihkan statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya dari kabupaten ke pemprov sekitar guru PNS SMA sekitar 427 orang dan guru PNS SMK sekitar 173 orang. Untuk pengawas SMA 467 orang dan pengawas di SMK sebanyak 173 orang, PNS tenaga administrasi di SMA sebanyak 33 orang dan harmonis terasi di SMK sebanyak 14 orang.
Ahad (25/9/16), keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Siak Kadri Yafis kepada riauterkini.com mengatakan bahwa saat ini proses pengalihan kewenangan dari kabupaten ke pemprov masih berjalan.
"Kita masih melakukan proses, dan pengalihan itu akan berlaku pada Januari 2017 mendatang," ujar Kadri.
Sementara itu, mengenai honorer yang ada di tiap-tiap sekolah masih menjadi bahan perbincangan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan Pemprov Riau. Pemkab Siak tetap berusaha agar seluruh tenaga honorer dapat diambil alih Pemprov.
"Untuk tenaga honorer yang ada, masih dalam perbincangan. Karena selama ini, mereka (tenaga honorer,red) ditanggung Pemkab Siak, sehingga apabila sekolah diambil alih untuk tenaga honorer nya bagai mana?," ujar Kadri Yafis.
Saat ini jumlah tenaga honorer yang ada sekitar 528 orang, dengan rincian guru non PNS 348 orang SMA, dan SMK sekitar 180 orang.
Kadri mengungkapkan bahwa, apabila tenaga honorer ini tidak diambil alih pihak Pemprov maka nasib mereka akan terancam dirumahkan atau diistirahatkan. "Kalau pihak Pemprov tak menerima tenaga honorer yang ada, kita pun begitu karena status sekolah mereka diambil alih Pemprov, dan akan salah apabila tenaga honorer itu dibiayai Pemkab," ungkapnya.
Baca Juga:
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Di balik keberanian petugas pemadam kebakaran menerobos kobaran api demi menyelamatkan nyawa manusia, ada sosok
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru taklukkan Persikad Depok dengan akor 32 pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027 Grup
Sport
Polresta Pekanbaru Bersama Tokoh Masyarakat Deklarasi Bersama Wujudkan Lingkungan Bersih Narkoba
Hukrim
Gerebek Sarang Narkoba di Pekanbaru, Kasat Noki Incar Sabu, Senpi dan Senjata Tajam
Hukrim