Jumat, 31 Juli 2026 WIB
SMA dan SMK Dialihkan ke Pemprov,

Di Siak, 528 Orang Honorer Terancam "Diistirahatkan"

Harijal - Minggu, 25 September 2016 18:20 WIB
Di Siak, 528 Orang Honorer Terancam "Diistirahatkan"
net
Dinas pendidikan Provinsi Riau

SIAK - kabarmelayu.com - Mulai 2017 mendatang, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) atau sekolah lain yang sederajat, baik negeri dan swasta yang ada di seluruh kabupaten akan diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di Kabupaten Siak terdapat 58 sekolah dengan rinci yakni, SMAN sebanyak 31 sekolah, SMKN sebanyak 12 sekolah, dan swasta SMA 1 sekolah, SMK 14 sekolah.

Sementara untuk jumlah guru dan pegawai lainnya yang akan dialihkan statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya dari kabupaten ke pemprov sekitar guru PNS SMA sekitar 427 orang dan guru PNS SMK sekitar 173 orang. Untuk pengawas SMA 467 orang dan pengawas di SMK sebanyak 173 orang, PNS tenaga administrasi di SMA sebanyak 33 orang dan harmonis terasi di SMK sebanyak 14 orang.

Ahad (25/9/16), keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Siak Kadri Yafis kepada riauterkini.com mengatakan bahwa saat ini proses pengalihan kewenangan dari kabupaten ke pemprov masih berjalan.

"Kita masih melakukan proses, dan pengalihan itu akan berlaku pada Januari 2017 mendatang," ujar Kadri.

Sementara itu, mengenai honorer yang ada di tiap-tiap sekolah masih menjadi bahan perbincangan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan Pemprov Riau. Pemkab Siak tetap berusaha agar seluruh tenaga honorer dapat diambil alih Pemprov.

"Untuk tenaga honorer yang ada, masih dalam perbincangan. Karena selama ini, mereka (tenaga honorer,red) ditanggung Pemkab Siak, sehingga apabila sekolah diambil alih untuk tenaga honorer nya bagai mana?," ujar Kadri Yafis.

Saat ini jumlah tenaga honorer yang ada sekitar 528 orang, dengan rincian guru non PNS 348 orang SMA, dan SMK sekitar 180 orang.

Kadri mengungkapkan bahwa, apabila tenaga honorer ini tidak diambil alih pihak Pemprov maka nasib mereka akan terancam dirumahkan atau diistirahatkan. "Kalau pihak Pemprov tak menerima tenaga honorer yang ada, kita pun begitu karena status sekolah mereka diambil alih Pemprov, dan akan salah apabila tenaga honorer itu dibiayai Pemkab," ungkapnya.

(riauterkini.com)
 

Baca Juga:
SHARE:
beritaTerkait
Terima Lulusan IPDN Riau, Syahrial Abdi: Jaga Integritas, Optimalkan Pelayanan
Fun Pingpong Competition, Pererat Sinergi SKK Migas, EMP dan PWI Riau
Ketahanan Pangan, Kapolsek Kandis dan Personel Siapkan Kebutuhan Air untuk Tanaman Jagung
Hendry Munief Motivasi Santri PP Hidayatullah Pekanbaru Jadi Santripreneur Berbasis Nilai Tauhid
Wako Geram Revitalisasi Pasar Bawah Tak Tuntas, Pengelola Terancam Putus Kontrak
Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 Resmi di Buka, Polda Riau Hadirkan Layanan hingga Pulau Terluar
komentar
beritaTerbaru