Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Komisi II: Bahan Evaluasi Revisi UU Pemilu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mewacanakan kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung karena memakan biaya yang sangat besar. Ia mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, wacana yang disampaikan Prabowo itu akan dijadikan masukan dalam evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Evaluasi itu juga akan menjadi bahan untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu maupun UU Pilkada.

"Tentu kami menghargai pernyataan Pak Prabowo sebagai Presiden pada saat menanggapi pidato Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia, yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan di DPRD. Ini akan menjadi masukan dalam konteks evaluasi itu," kata dia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Baca Juga:

• Momentum HUT Inhil Ke-61, Anggota DPRD Riau Ini Sebut Infrastruktur Keluhan Utama
• Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan

Menurut dia, hingga saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah terkait dengan usulanrevisi UU Pemiludan UU Pilkada. Di satu sisi, para anggota DPR juga sedang menjalani masa reses, sehingga proses legislasi belum berjalan.

Rifqi menyatakan, pihaknya baru akan melakukan pembahasan susai masa reses selesai. Menurut dia, pembahasan itu biasanya akan dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap Pemilu danPilkada Serentak 2024terlebih dahulu.

Baca Juga:

• Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga
• SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan mengundang seluruh stakeholder, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, hingga pemerintah, dalam melakukan evaluasi. Dengan begitu, pihaknya akan mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai pihak.

"Kapan kira-kira revisinya akan berjalan? Normally DPR itu kira-kira membutuhkan waktu setidak-tidaknya 1-2 masa sidang untuk evaluasi dulu. Hasil-hasil rekomendasi evaluasi jika dibutuhkan revisi tadap undang-undang baru masuk dalam proses itu," kata Rifqi.

Republika

Momentum HUT Inhil Ke-61, Anggota DPRD Riau Ini Sebut Infrastruktur Keluhan Utama

Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

Pemko dan DPRD Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda

Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T