Penerbitan HGU PT. SAL Jangan Korbankan Masyarakat

kabarmelayu.comINHIL - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dikabarkan akan turun ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meninjau lokasi perkebunan PT. SAL di di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung. Tujuannya untuk penerbitan Hak Guna Usaha.

Menanggapi informasi itu, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Inhil angkat bicara dan meminta dengan tegas jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Pasalnya, saat ini perusahaan tersebut tengah bermasalah dengan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Inhil melalui OPD terkait agar memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada masyarakat Inhil yang akan dirugikan.

Baca Juga:

• DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat
• Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

"Kami meminta pemerintah desa, kecamatan, BPN, Dinas Perkebunan Inhil dan badan perizinan semuanya dalam memberikan izin kepada perusahaan harus lebih selektif dalam mengesahkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAL, sebelum persoalan dengan masyarakat setempat benar-benar terselesaikan," sebut Heriansyah selaku pengurus PPWI Inhil Bidang Sosial dan Budaya, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, ada masyarakat yang mengadu ke dirinya, belum mendapatkan kejelasan terkait lahan yang diklaim oleh perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
• Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi

"Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah," tegasnya.

PPWI Inhil juga meminta agar pemerintah daerah melakukan kajian mendalam sebelum adanya keputusan terkait penerbitan HGU.

"Proses ini harus transparan, melibatkan masyarakat terdampak, serta mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan sosial agar tidak ada pihak yang dirugikan," tambah Heriansyah.

Apalagi, kasus sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat bukanlah hal baru di Inhil.(Tim)

DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat

Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine

Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI