Ketua DK PWI Riau: Penggunaan Ijazah Palsu oleh Oknum Wartawan Masuk Ranah Pidana

kabarmelayu.comPEKANBARU - Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau, Zufra Irwan, menegaskan bahwa profesi wartawan menuntut integritas tinggi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Ia menilai penggunaan ijazah palsu oleh oknum yang mengaku wartawan merupakan tindakan serius dan masuk ranah pidana.

"Wartawan adalah profesi terhormat yang harus dijalani melalui proses yang benar. Menggunakan ijazah palsu bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga tindakan kriminal sesuai hukum yang berlaku," kata Zufra Irwan saat mengikuti rangkaian kegiatan HPN di Banten, Ahad (8/2/2026).

Baca Juga:

• DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat
• Mediasi Sengketa Informasi Disdik Riau dan Zonny Hundri Capai Kesepakatan

Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam dunia pers. Wartawan dituntut menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Kepercayaan publik terhadap media sangat bergantung pada kredibilitas wartawannya. Jika ada yang memalsukan identitas atau ijazah, itu sama saja merusak martabat pers secara keseluruhan," ujarnya.

Baca Juga:

• Tolak Titipan, PWI Pekanbaru Siap Dampingi Pemko Kawal SPMB 2026/2027
• Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

Zufra menjelaskan, PWI memiliki mekanisme ketat dalam penerimaan anggota, mulai dari verifikasi administrasi hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW), guna memastikan setiap wartawan memiliki latar belakang dan kemampuan yang sah.

"Tidak ada jalan pintas dalam profesi ini. Semua harus melalui proses yang legal dan sesuai aturan organisasi," tegasnya.

Ia juga mengimbau pengurus PWI kabupaten dan kota di Provinsi Riau agar lebih cermat dalam proses rekrutmen anggota.

Jika ditemukan indikasi penggunaan dokumen palsu, Dewan Kehormatan disebut tidak akan ragu merekomendasikan langkah hukum.

"Dewan Kehormatan tidak akan melindungi oknum yang mencederai profesi wartawan. Jika terbukti, sanksinya tegas, termasuk pemberhentian dari keanggotaan PWI," katanya.

Zufra Irwan berharap insan pers terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Pers yang kuat adalah pers yang berintegritas, beretika, dan taat hukum. Wartawan sebagai pilar demokrasi harus dijaga dengan sikap jujur dan bertanggung jawab," tutupnya.

DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat

Mediasi Sengketa Informasi Disdik Riau dan Zonny Hundri Capai Kesepakatan

Tolak Titipan, PWI Pekanbaru Siap Dampingi Pemko Kawal SPMB 2026/2027

Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi

PWI dan IPB Siapkan Program Beasiswa S2 bagi Wartawan Indonesia