Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Digelar 2 Desember 2026

kabarmelayu.com,JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih sekaligus melantik Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Sidang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan ini diambil melalui Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 13 November 2026 untuk mengisi kekosongan jabatan pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa langkah cepat ini ditempuh setelah lembaga tinggi negara tersebut menerima surat pengunduran diri resmi dari Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Dalam sidang paripurna mendatang, seluruh anggota MPR akan memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang diusulkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• OPD Pemprov Riau Diminta Antisipasi Risiko Peretasan Sistem
• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, dalam konferensi pers di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan juga memutuskan pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 13 November 2026, agar segera menyerahkan dua nama kandidat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari sejak surat diterima untuk menyampaikan usulan calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Baca Juga:

• Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru
• Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

Untuk memastikan kelancaran tahapan konstitusional tersebut, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai oleh salah seorang pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan serta keabsahan seluruh persyaratan administratif kedua calon wakil presiden sebelum dibawa ke forum pemilihan.

MPR juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang yang berasal dari perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD. Tim ad hoc yang dipimpin langsung oleh tiga Wakil Ketua MPR ini bertanggung jawab menyusun draf ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Meskipun konstitusi memberikan batas waktu selama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, pimpinan MPR bersama pimpinan DPR, DPD, dan Presiden sepakat mempercepat proses tersebut demi menjaga stabilitas pemerintahan. Percepatan agenda pemilihan dinilai penting agar roda pemerintahan nasional dapat segera berjalan kembali secara optimal.

"Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar," ucap Ahmad Muzani.

OPD Pemprov Riau Diminta Antisipasi Risiko Peretasan Sistem

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026

Menjaga Ketahanan Pangan, Kapolsek Kandis Dampingi Petani untuk Penyemprotan Gulma