Kasus Penipuan Pandawa, Pengurus Janji Kembalikan Uang Nasabah

JAKARTA - Saat ini Satuan Petugas Waspada Investasi (Satgas WI) yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menangani kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group. Pengurus koperasi itu berjanji akan mengembalikan uang para nasabah selambatnya pada 1 Februari 2017.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK Hendrikus Ivo mengatakan sampai hari ini pengurus KSP Pandawa Group belum memberikan laporan kepada Satgas WI. "Pengurus belum melaporkan kepada sekretariat Satgas WI tentang realisasi atas janji yang mereka sampaikan," jelasnya seperti dilansir Republika, Senin (30/1/17).

Hendrikus menegaskan, akan melakukan law enforcement bila pengurus Pandawa Group tidak mengembalikan dana nasabah sesuai janji. Sebelumnya, kasus ini kembali mencuat setelah ada beberapa nasabah melaporkan koperasi tersebut ke Polresta Depok.

Baca Juga:

• PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
• Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, akan terus melakukan edukasi keuangan. Menurutnya, langkah itu penting sebagai upaya preventif.

"Dari pengalaman yang kita lihat, masyarakat terkadang tidak sadar atau mungkin juga tidak tahu kalau mereka kemudian dilink oleh masalah-masalah yang sebenarnya tidak rasional," ujar Muliaman, saat ditemui di kantornya, Jumat, (27/1). Meski begitu, ia menyadari edukasi saja tak cukup karena kerugian sudah terjadi pada beberapa masyarakat.

Baca Juga:

• Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang
• Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Maka, ke depan OJK bakal terus melakukan langkah-langkah preventif agar kerugian masyarakat bisa dilokalisir tidak menjadi lebih besar lagi. "Oleh karena itu, OJK melibatkan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan para penerbit izin, karena tidak semua lembaga keuangan diawasi OJK, dan terkadang kita pun tidak tahu darimana izinnya," jelas mantan deputi gubernur Bank Indonesia tersebut.

Muliaman melanjutkan, OJK juga akan membangun pondasi kuat yang dilatarbelakangi beragam isu. Menurutnya, masalah semacam itu tidak hanya terjadi di Jawa atau Bogor, tapi juga di Makassar, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.(ROL/rec)

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang

Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau, Dorong Anggaran Afirmatif

Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan