Filipina Tuduh China Palsukan Klaim atas Laut China Selatan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana menuduh sembilan garis putih putus-putus atau lebih nine dash line yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan adalah palsu.

Hal itu kemudian menjadi tudingan lebih lanjut kepada China bahwa mereka secara ilegal menduduki wilayah kemaritiman Filipina.

Pernyataan itu muncul di tengah perselisihan baru antara Manila dan Beijing atas sengketa Scarborough, yang telah lama menjadi titik api antara kedua negara.

Baca Juga:

• Kawal Status Quo, Pendiri Koperasi JMB Pasang Plank Peringatan
• Tim Gabungan Pekanbaru Siap Siaga Hadapi Karlahut

Pemerintah Filipina melalui Kementerian Luar Negeri pada pekan lalu telah melayangkan protes diplomatik ke China karena penjaga pantai menyita peralatan milik nelayan mereka secara ilegal di Scarborough Shoal.

"Daerah itu berada di dalam ZEE kami," ujar Lorenza seperti dikutip dari AFP, Selasa (25/8).

Baca Juga:

• Panglima TNI Terima Kunjungan Silaturahmi 76 Paskibraka 2026
• Bupati Inhil Terima Penghargaan Terbaik II IRH dari Kanwil Kemenkum Riau

Lebih lanjut Lorenza berkata hak histroris China atas wilayah perairan dalam nine dash line yang mereka gunakan selama ini hanyalah khayalan.

"Mereka (China) adalah orang-orang yang telah melakukan provokasi dengan secara ilegal menempati beberapa fitur dalam ZEE kami. Karenanya mereka tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa mereka sedang menegakkan hukum mereka," tuturnya.

Scarborough Shoal merupakan salah satu dari beberapa terumbu karang yang diklaim oleh China. Lokasi itu adalah daerah penangkapan ikan terkaya dan titik sengketa antara kedua negara.

Scarborough Shoal berada 240 kilometer atau 150 mil sebelah barat Pulau Luzon, Filipina. China merebutnya pada 2012 setelah perselisihan yang menegangkan. Presiden Filipina saat itu Benigno Aquino mengirim kapal perang ke daerah tersebut, namun kemudian mundur.

Nine dash line menjadi dasar China mengklaim wilayah Laut China Selatan. Negeri Tirai Bambu ini menolak putusan pengadilan yang didukung PBB tahun 2016 bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

Meski kondisi perairan China-Filipina memanas, hubungan kedua negara pada hal lain masih baik-baik saja. 

Juru bicara Kepresidenan Filipina Rodrigo Harry Roque meremehkan pertengkaran yang datang ketika negara itu berusaha untuk mendapatkan vaksin virus corona dari China.

"Para diplomat kami secara rutin mengajukan protes seperti itu jika kami yakin hak kedaulatan kami dilanggar," kata Harry.

"Tapi itu tidak akan mempengaruhi hubungan baik secara keseluruhan antara negara kita dan China," ujarnya.

(CNNIndonesia.com)

Kawal Status Quo, Pendiri Koperasi JMB Pasang Plank Peringatan

Tim Gabungan Pekanbaru Siap Siaga Hadapi Karlahut

Panglima TNI Terima Kunjungan Silaturahmi 76 Paskibraka 2026

Bupati Inhil Terima Penghargaan Terbaik II IRH dari Kanwil Kemenkum Riau

Pemko Pekanbaru Upayakan Hibah Aset Eks Caltex Rumbai

Pacu Jalur Tepian Narosa 2026 Resmi Digelar