Pertemuan Dengan Pansus IV DPRD Kalimantan Barat, Asisten I Sampaikan Upaya Pengendalian Karhutla

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendapatkan masukan terkait pembahasan dan penyusunan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Jenri Salmon Ginting yang didampingi oleh Kepala BPBD M Edy Afrizal di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (30/9/2021).

Selama pertemuan, banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga:

• Optimis Tampil Lebih Baik di Porwanas Lampung, PWI Riau Bentuk Tim Persiapan
• Tarung Derajat Pekanbaru Rebut 4 Medali Emas dan 5 Perak Kejurda Pelajar 2026

"Kita sama-sama memberikan masukan dan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat, namun mereka sangat mengapresiasi atas capaian Pemprov Riau dalam mengendalikan Karhutla di Provinsi Riau," kata Jenri Salmon Ginting.

Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian karhutla maka pemerintah Provinsi Riau dalam penegakan hukum sangatlah tegas supaya tidak ada lagi perusahaan maupun masyarakat membakar hutan dan lahan.

Baca Juga:

• Tak Rela Dagangannya Diamankan Satpol PP Rohil, Jumida Pilih Bagikan 3 Ton Semangka ke Warga
• Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

"Di Riau ini, yang banyak menguasai lahan adalah perusahan jadi mereka kita ajak duduk semeja dalam mengantisipasi karhutla yang ada diwilayah perkebunannya dan menjadi tanggungjawab mereka dalam pengendalian," Terangnya

Ia juga menjelaskan bahwa, perusahan juga berkewajiban untuk mengeluarkan Dana CSR, dana CSR adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya.

"Pemerintah juga arahkan perusahaan dengan dana CSR untuk dimanfaatkan sebagai pengendalian Karhutla, karena kita tidak bisa mengandalkan APBD saja karena masih banyak lagi kebutuhan prioritas sesuai visi dan misi kepala daerah," ucapnya.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan dengan cara memfasilitasi atau menyiapkan alat berat supaya masyarakat bisa terbantu dalam membuka lahan.

"Masih banyak sebenarnya upaya kita dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karena kita saling bersinergi dengan semua pihak agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau," pungkasnya. (MCR)

Optimis Tampil Lebih Baik di Porwanas Lampung, PWI Riau Bentuk Tim Persiapan

Tarung Derajat Pekanbaru Rebut 4 Medali Emas dan 5 Perak Kejurda Pelajar 2026

Tak Rela Dagangannya Diamankan Satpol PP Rohil, Jumida Pilih Bagikan 3 Ton Semangka ke Warga

Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Polres Bengkalis Petakan Zona Merah Narkoba, Kecamatan Mandau dan Pinggir Paling Rawan

Bus Hantam Ekor Truk di Tol Permai, 2 Tewas,Belasan Terluka