Plt Sekda Bengkalis Buka Sosialisasi Pencegahan Karhutla

BENGKALIS, kabarmelayu.com - Bupati Bengkalis diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Bengkalis, H Arianto membuka Sosialisasi Draf Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan proyek gambut, di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (1/2/2018) pagi.

Pada kesempatan itu, Arianto mengatakan kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut setiap tahun menyebar hampir di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Dampaknya cukup besar seperti menghancurkan ekosistem, mengancam kesehatan manusia, berkontribusi hilangnya keanekaragaman hayati, dan bertanggung jawab atas sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia," jelasnya.

Baca Juga:

• Kapolres Pelalawan Pimpin Anev Penanggulangan Bencana Karhutla di Kerumutan
• Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Keluhkan Jalan Poros Dusun 4 Portal Kecamatan XIII Koto Kampar yang Rusak Parah

Lebih lanjut Arianto yang juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis itu juga mengatakan, sebagai upaya untuk mengurangi Karhutla berdampak menurunkan emisi gas rumah kaca, tentunya dibutuhkan kebijakan/program yang disesuaikan secara tepat dengan resiko kebakaran.

"Untuk pengidentifikasiaan daerah yang rentan terhadap kasus karhutla yang terjadi, harus dibuat kebijakan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, seperti larangan pengalihfungsian lahan sementara, rehabilitas lahan gambut dan perbaikan pengelolaan air dalam skema -skema lahan pertanian," ujarnya.

Baca Juga:

• Berjibaku Melawan Karhutla di Kerumutan, Tim Gabungan Bangun Embung, Penyekatan dan Water Bombing
• Luruskan Informasi, Pengawas dan Tim Ahli Koperasi JMB Tegaskan Pertemuan di Kantor Camat Adalah Rapat Koordinasi

Masih menurut Plt Sekda, pencegahan Karhutla harus di dorong se-efektif mungkin untuk mengantisipasinya hal tersebut. Untuk itu, diperlukan rencana aksi dapat disusun berdasarkan informasi kerentanan dan resiko kebakaran serta dokumen rencana kerja daerah yang sudah ada.

"Proses penandaan rencana kerja yang sudah ada perlu dilakukan dalam rangka menentukan aksi prioritas  sehingga dapat lebih efektif untuk dilakukan, proses ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat mengali permasalahan yang  ada serta menyusun rencana aksi yang tepat," imbuhnya.***

Kapolres Pelalawan Pimpin Anev Penanggulangan Bencana Karhutla di Kerumutan

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Keluhkan Jalan Poros Dusun 4 Portal Kecamatan XIII Koto Kampar yang Rusak Parah

Berjibaku Melawan Karhutla di Kerumutan, Tim Gabungan Bangun Embung, Penyekatan dan Water Bombing

Luruskan Informasi, Pengawas dan Tim Ahli Koperasi JMB Tegaskan Pertemuan di Kantor Camat Adalah Rapat Koordinasi

Siak Zero Firespot, Bupati Afni Kerahkan Forkopimda hingga PKK Cegah Karhutla

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Serahkan Reflector Jalan untuk Tingkatkan Keselamatan Pengendara di Desa Senama Nenek