"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji Umrah Republik Indonesia sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 2026 masehi per jemaah reguler sebesar Rp87.409.365. Turun sebesar Rp2.893.000 dibanding dengan BPIH tahun 2025 masehi yang sebesar Rp89.410.258 per jemaah," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurut hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, penurunan biaya haji tahun 2026 ini diperoleh setelah melalui serangkaian rapat panitia kerja (panja).
Baca Juga:
Awalnya, Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan BPIH sebesar Rp88 juta, namun setelah dilakukan penyesuaian, disepakati angka akhir turun sekitar Rp2,8 juta.
Dari total BPIH 2026, sebesar Rp33.215.558 atau 38 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Dana ini digunakan untuk menutupi biaya penyelenggaraan haji baik di Arab Saudi maupun di dalam negeri.
Baca Juga:
Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jamaah ditetapkan sebesar Rp54.193.806, atau sekitar 62 persen dari total BPIH.
"Dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan biaya hidup living cost, dan Bipih tahun 2026 turun sebesar Rp1.237.944,20 dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78," jelas Marwan.
Selain menetapkan besaran biaya, rapat kerja juga memastikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 tetap sebanyak 221.000 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler termasuk petugas haji daerah dan pembimbing, serta 17.680 jemaah haji khusus.
Sebelum kesepakatan tercapai, pemerintah dan DPR juga menelaah sejumlah aspek teknis lain, seperti komponen syarikah, biaya penerbangan, dan pengadaan layanan selama penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rapat tersebut, disepakati pula bahwa penurunan biaya haji sebagian besar akan langsung dirasakan calon jemaah melalui pengurangan Bipih.
"Dari Rp 2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekitar Rp 1 juta koma sekian. Sisanya meng-cover komponen lain, seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi," kata Marwan.
nu.or.id
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar, telah menuntaskan semua persiapan pelaksana
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melakukan kunjungan kerja strategis dengan menemui Menteri Koordinato
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Pertanahan Pekanbaru, melakukan penertiban aset tanah milik Pemerintah Kota
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, melakukan kegiatan sosialisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (
Pemerintahan
Anies Baswedan Generasi Emas Harus Kuasai AI tanpa Kehilangan Integritas dan Daya Kritis
Article
Wabup Siak Pencegahan Dini Paham IRET Harus Dimulai dari Keluarga hingga Ruang Digital
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PELALAWAN Sebanyak 21 siswa dari 38 siswa Kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemko Pekanbaru bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memperkuat komitmen dalam menat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHUL Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, melontarkan gagasan besar untuk mendorong kebangkitan pariwisata Rok
TNI/Polri
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia merupakan salah satu lembaga birokrasi terkuat di negara ini, mengendalikan pergerakan orang
Opini