Terima Lulusan IPDN Riau, Syahrial Abdi: Jaga Integritas, Optimalkan Pelayanan
kabarmelayu.com,SUMEDANG Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi secara simbolis menerima penyerahan lulusan Institut Pemerintahan
Pemerintahan
JAKARTA - Beberapa hari ini ramai dibicarakan masyarakat soal penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) oleh oknum ormas saat hendak melakukan tabligh di Pulau Dewata Bali pada Kamis 7 Desember 2017.
Meski sudah dapat diselesaikan di lapangan, UAS dapat berceramah di Bali, dan ormas dimaksud sudah minta maaf secara terbuka, video aksi penolakan UAS yang viral di media sosial telah menimbulkan reaksi dari menyayangkan hingga kecaman. Ini bukan kali pertama persekusi terhadap ulama dan/atau pengajian terjadi dibumbui tuduhan anti-NKRI dan intoleransi.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, turut memberikan komentar atas maraknya tindakan persekusi (penolakan/pembubaran) terhadap sejumlah ulama termasuk terhadap UAS. Jazuli menilai hal ini sebagai sikap dan tindakan yang mengancam NKRI. Aparat keamanan harus menindak tegas pelakunya.
Baca Juga:
"Stop persekusi terhadap ulama yang hendak melakukan tabligh, ceramah, atau kajian karena hal itu ancaman serius terhadap NKRI. Fraksi PKS meminta aparat keamanan menindak tegas dan memproses hukum aksi main hakim sendiri ini agar ada efek jera," kata Jazuli, dalam keterangannya, Selasa (12/12).
Anggota Komisi I ini punya alasan khusus mengapa persekusi terhadap ulama harus dihentikan. Menurutnya, ulama itu punya posisi mulia bagi umat Islam dan punya peran dominan sepanjang sejarah bangsa.
Baca Juga:
Sebagai bangsa yang besar dan sadar akan tanggung jawab sejarah sikap kita yang tepat terhadap ulama adalah menghormati dan memuliakannya karena mereka mengajarkan umat untuk taat dan konsekuen dalam beragama dan ini sejalan dengan dasar dan konstitusi negara.
"Kehadiran ulama dengan dakwahnya merupakan pengamalan sila pertama Pancasila dan upaya menegakkan konstitusi negara yang tegas menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," tegas Jazuli.
Dengan argumentasi tersebut sangat tidak mendasar menuduh ulama anti NKRI, menyebarkan intoleransi atau memecah belah bangsa lalu mereka merasa berhak melakukan persekusi terhadap ulama.
"Justru provokasi kelompok yang mengatakan ulama anti NKRI, memecah belah, dan intoleran itu yang berbahaya bagi NKRI. Mereka berusaha mengkerdilkan posisi dan peran ulama bahkan menistakan ulama lalu akibatnya bangsa ini tidak lagi menghormati dan memuliakan ulama," kata menambahkan.
Bahkan, Anggota DPR Dapil Banten ini curiga persekusi dan pendeskriditan ulama ini bagian dari proyek menjadikan Indonesia negara sekuler yang jauh dari nilai-nilai agama sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi diilhami oleh nilai-nilai ajaran agama.
"Bangsa ini harus waspada dan hati-hati terhadap upaya sekularisasi tersebut. Maka tegas saya katakan semua bentuk persekusi, pendeskriditan, dan penistaan ulama berbahaya bagi masa depan NKRI. Untuk itu, masyarakat jangan mudah terprovokasi melakukan persekusi, apalagi terhadap ulama," pungkas Jazuli.(ROL)
kabarmelayu.com,SUMEDANG Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi secara simbolis menerima penyerahan lulusan Institut Pemerintahan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Fun Pingpong Competition bertema Mempererat Sinergi SKK Migas EMP PWI Riau resmi dibuka di Kantor PWI Ri
Sosial
Ketahanan Pangan, Kapolsek Kandis dan Personel Siapkan Kebutuhan Air untuk Tanaman Jagung
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau I, Hendry Munief MBA, mengunjungi Pondok Pesantren (PP) Hidayatullah Peka
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan gedung Pasar Wisata Pas
Pemerintahan
Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 Resmi di Buka, Polda Riau Hadirkan Layanan hingga Pulau Terluar
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, divonis hukuman dua tahun penjara. Abdul Wahid dinyatakan terbukti melakuka
Hukrim
Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengk
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menutup rangkaian kegiatan Festival KNPI Inhil Fair 2026 yang d
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Informasi penting bagi pengguna Jalan Tol PekanbaruDumai (Permai). Mulai hari ini, Kamis (30/7/2026), diberlaku
Peristiwa