Meninggal Karena Corona, Jokowi Beri Santunan Rp 15 Juta

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai langkah mengatasi wabah Corona virus atau COVID-19 di antaranya melalui santunan bagi Ahli Waris warga yang meninggal dan jaminan hidup.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, pemerintah memberikan santunan Rp 15 juta untuk ahli waris korban meninggal. Sementara itu bagi kepala keluarga yang dirawat karena terindikasi COVID-19, anggota keluarganya akan diberikan jaminan hidup.

"Untuk individu yang dirawat di wilayah yang bukan tempat tinggalnya dan telah dinyatakan sembuh, jika ingin kembali ke daerah asal maka akan difasilitasi transportasinya", ujarnya mengutip keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Baca Juga:

• Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka
• Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Menurutnya, pandemi Virus Corona atau COVID-19 termasuk bencana non alam yang mendapat penanganan serius dari pemerintah termasuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Kementerian Sosial RI memiliki unit yang menangani bencana non alam yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dia menghimbau agar Dinas Sosial Provinsi dan Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengidentifikasi data individu yang telah dinyatakan positif dan yang dirawat di Rumah Sakit termasuk yang meninggal dunia.

Baca Juga:

• Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah
• Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan santunan ahli waris, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bentuk akuntabilitas pengeluaran uang negara.

"Dinas Sosial secara berjenjang dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial untuk santunan, jaminan hidup dan biaya pemulangan ke daerah asal dengan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban COVID-19", pungkasnya.

(CNBCIndonesia.com)

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka

Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia

Mulai Hari Ini Akses Masuk Tol Pekanbaru Dialihkan ke Pintu Bypass