Dana Bansos Bukan untuk Pilkada

Kabar Melayu (JAKARTA) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah, khususnya yang mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2015, untuk tidak menyalahgunakan dana bantuan sosial dan hibah guna kepentingan kampanye.

"Mudah-mudahan dana bansos tepat sasaran. Kalau tidak, jangan menyalahkan siapa-siapa jika nanti terlibat masalah hukum dengan KPK," ujar Tjahjo, saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11). 

Sebelumnya berdasarkan data yang dilansir sejumlah lembaga pemantau pemilu, sedikitnya 89 daerah, yang kepala daerahnya maju dalam pilkada serentak sebagai petahana, terjadi kenaikan dana bansos dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kenaikan dana bansos menjelang pilkada dinilai berpotensi disalahgunakan untuk melakukan politik uang.

Baca: Pilkada Serentak, Dana Bansos Rawan Jadi Politik Uang

Kenaikan dana bansos terjadi misalnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada 2015 sebesar 150 persen, Kabupaten Bangka Selatan naik 601,5 persen, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu naik sebesar 432,9 persen.

Tjahjo menyatakan dana bansos harus digunakan sesuai fungsinya dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Agung Nugroho Senang Anak-anak Kembali Sekolah
• Karhutla Riau Mulai Terkendali

Sumber

Baca Juga:

• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka
• Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

Agung Nugroho Senang Anak-anak Kembali Sekolah

Karhutla Riau Mulai Terkendali

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan

62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7