Fahri Hamzah: Ada Kelompok Dalang dari Penerbitan Perppu Ormas

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (ormas), tidak melewati beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum diterbitkan.

"Ini misalnya Perppu tentang ormas, tidak ada satupun ormas yang pernah diajak bicara. Atau stakeholder lain yang berkaitan tentang gerakan masyarakat yang mengadvokasi masyarakat sipil. Kan tidak ada yang diajak rapat, langsung dibuat Perppu," papar Fahri di di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Menurut Fahri terkait Perppu ini tidak boleh di order dengan lobi-lobi. Harus ada diskursus atau ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Sedangkan jika dilihat Perppu tersebut justru memotong puluhan tahap yang seharusnya dijalani dahulu sebelum diterbitkan.

Baca Juga:

• Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan
• 62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7

Dirinya menambahkan, beberapa tahap tersebut diantaranya tahap sosialisasi, tahap penyusunan naskah akademik, tahap RDP dengan masyarakat, stakeholder.

"Setelah RDP, ada raker, pembahasan tingkat pertama seterusnya sampai panja, setelah panja timus timsin, diketok baru sampai pembahasan terakhir di tingkat pertama pemerintah dan DPR lalu baru paripurna. Nah ini nggak ada," kata Fahri.

Baca Juga:

• Buaya Terkam Warga di Sungai Sendewo Meranti
• PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI Usai, dr. Hj. Nadya Isra Miranti Terapkan Nilai-nilai Kebangsaan di Dunia Kesehatan

Selain itu Fahri pun merasa curiga karna Perppu ini sudah jadi tanpa melalui tahap-tahap yang seharusnya. Ia pun juga mencurigai adanya kelompok mastermind dari Perppu ini.

"Saya mencurigai kelompok ini berbahaya. Kita sebagai bangsa perlu waspada bahwa pemerintah kesusupan dari kelompok berbahaya ini. Ini yang saya khawatirkan mereka bekerja secara sepihak menggunakan tentacle mereka di pemerintahan lalu tiba-tiba mengumumkan situasi darurat seolah ada masalah, sehingga pemerintah terbuka dengan DPR aja tidak. Kita tidak diberitahu," tuturnya.

(muf/okezone)

Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan

62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7

Buaya Terkam Warga di Sungai Sendewo Meranti

PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI Usai, dr. Hj. Nadya Isra Miranti Terapkan Nilai-nilai Kebangsaan di Dunia Kesehatan

Perkuat Tata Kelola Agribisnis Sawit dan Mitigasi Tipikor, Law Firm Citra Hukum Keadilan Resmi Buka Kantor Perwakilan di Riau

Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah