JAKARTA - Penggunaan media sosial dianggap baik dan efisien karena dapat menjangkau berbagai pihak dan sektor, tetapi banyak akun dan bot yang kemudian dapat menyebabkan berbagai permasalahan serta konflik sosial.
Demikian disampaikan Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute pada diskusi publik “Kampanye Politik di Media Sosial yang Partisipatif dan Edukatif”.
Acara yang dimoderatori Benni Yusriza ini merupakan kerjasama Universitas Paramadina dan The Indonesian Institute yang diselenggarakan di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Senin (2/10/2023).
Baca Juga:
Adinda menjelaskan bahwa konflik sosial salah satunya berasal dari berita hoaks atau informasi bohong dalam pemberitaan. Pada saat pemilu 2019 sebanyak 973 berita hoaks, kemudian pada pilkada 2020 terdapat 47 berita hoaks yang hingga saat ini terus bertambah.
“Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini belum cukup untuk merespon berbagai pemberitaan yang ada di media sosial. Berbagai peraturan tersebut masih bersifat teknikal, dan sangat berbeda penggunaan sosial media saat ini dengan media konvensional. Selain itu, masih ada permasalahan mengenai kampanye melalui media sosial belum diatur secara rigid,” ujarnya.
Baca Juga:
Pembicara lainnya, Husni Mubarak peneliti PUSAD Paramadina mengungkapkan bahwa hasutan kebencian memang sengaja untuk menghasut, sedangkan pelintiran kebencian merupakan bentuk hasutan dan mencari korban.
Husni juga memberikan contoh narasi negatif dalam konteks menyudutkan lawan dengan identitas khusus, narasi untuk mengajak menjadi pesimis, lawan politik dan musuh bukan kompetitor, dan bangsa kita sedang terancam hancur bila kita kalah.
“Sedangkan contoh narasi positif dengan inklusif merangkul, karakternya kita bersama mereka, optimistik, pertemanan, dan bersama kita bisa,” tambahnya.
Direktur PPPI, Ahmad Khoirul Umam dalam paparannya menyatakan bahwa hoax, hate speech, dan lain sebagainya dijadikan sebagai produk yang di orkestrasi oleh kekuatan tertentu yaitu kekuatan bisnis.
“Tetapi tak hanya kekuatan bisnis, ada kekuatan lain seperti pada sosial media TikTok. Basis dari data TikTok tersebar dengan menetapkan algoritma dan melakukan publikasi dengan sebebas-bebasnya. Tak hanya melalui Tiktok, manipulasi opini publik dapat dilakukan melalui berbagai platform media sosial lainnya. Maka dari itu harus tetap melakukan filter terhadap berbagai pemberitaan mengenai disinformasi yang ada mengenai pemilu kedepannya,” katanya.(rif)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Warga Kota Pekanbaru, diimbau mewaspadai potensi bencana akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan berlang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau kembali memindahkan 103 narapidana dari
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tid
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Suasana duka masih terasa kental dalam tahlil hari ketujuh almarhum Zulmansyah Sekedang yang digelar Persatuan Wa
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor
Pemerintahan