DPRD Inhil Minta Pelayanan BPJS-PBI Ditanggung Pemkab

TEMBILAHAN, kabarmelayu.com -Dewan akan tetap memperjuangkan kalangan fakir miskin dan tidak mampu pelayanan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adriyanto menegaskan, mereka yang selama ini tidak tercover dan atau yang memiliki Jamkesda tapi belum terintegrasi ke BPJS-PBI harus diperjuangkan agar mereka dapat pelayanan kesehatan tersebut.

"Kami akan tetap perjuangkan mereka ini dapat dicover dan ditanggung pembayaran iuran BPJS-PBI nya oleh Pemkab Inhil," ungkap H Adriyanto kepada wartawan, Sabtu (7/1/17).

Baca Juga:

• Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku
• Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

Menurutnya, dari hasil pertemuan hari Kamis lalu (5/1/17) dengan stake holder terkait terungkap bahwa masih ada puluhan ribu peserta Jamkesda yang belum terintegrasi ke BPJS-PBI, belum termasuk yang memang selama ini tidak terdata dan memperoleh kartu Jamkesda.

"Maka, tanggal 17 Januari mendatang, kami akan gelar hearing dengan stakeholder terkait mengenai Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS-PBI ini," ujarnya.

Baca Juga:

• Polda Riau Bongkar Sindikat Curanmor, 44 Unit Kendaraan Disita, 6 Orang Ditetapkan Tersangka
• Polsek Teluk Meranti Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan, Imbau Warga Cegah Karhutla

Mereka akan meminta kejelasan dari Pemkab Inhil, apakah semua pemegang kartu Jamkesda atau hanya sebagian sejumlah 127.159 peserta yang sudah diintegrasikan saja yang pelayanan kesehatan ditanggung Pemkab Inhil.

"Mereka yang selama ini memiliki kartu Jamkesda, namun belum terintegrasi atau yang memang belum terdata sebagai penerima Jamkesda, diharapkan saat mendaftar di BPJS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran, pembayaran dari awal ditanggung Pemkab Inhil," tegasnya.

Untuk diketahui, kalau mengacu kuota 127.159 (integrasi Jamkesda ke BPJS-PBI) yang seharusnya 145.000 peserta BPJS-PB hasil sharing Pemprov Riau dan Pemkab Inhil, maka ada sekira 17.000 masyarakat yang tidak masuk dalam kuota yang sudah ada.

Dinas Sosial Inhil menyatalan, saat ini sedang diusahakan 17.000 masyarakat fakir miskin dan tidak mampu ini akan ditanggung Pemkab Inhil tanpa sharing dengan Pemprov Riau, untuk itu dibutuhkan dana sekira Rp 5,4 miliar. (riauterkini.com)

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku

Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

Polda Riau Bongkar Sindikat Curanmor, 44 Unit Kendaraan Disita, 6 Orang Ditetapkan Tersangka

Polsek Teluk Meranti Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan, Imbau Warga Cegah Karhutla

Luar Biasa! Tim Sepakbola SDN 024 Tarai Bangun Sabet Juara I Tiga Naga Championship Antar SD Se-Riau

Syarat Beasiswa Pemko Pekanbaru 2027 Tambahkan Indikator Akreditasi Perguruan Tinggi