UMKM Bersertifikat SNI di Bawah Satu Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan

kabarmelayu.com,MATARAM – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, menyoroti rendahnya jumlah produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan data yang ada UMKM yang sudah bersertifikat SNI belum mencapai satu persen.

Hal tersebut disampaikan Hendry Munief saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin-Selasa (10-11 Agustus 2026).

Menurut Hendry, standardisasi produk merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dan IKM. Sertifikasi SNI dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk UMKM dan IKM masuk ke pasar yang lebih luas.

Baca Juga:

• Jalan Bagan Jaya-Enok Mulai Diperbaiki
• Anggota DPR Dapil Riau Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Fokus Perjuangkan Sosial Keagamaan

Padahal, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menyediakan berbagai bentuk fasilitasi pengujian dan sertifikasi SNI bagi UMKM dan IKM. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK yang menyasar usaha dengan tingkat risiko rendah.

Hendry menilai rendahnya jumlah UMKM bersertifikat SNI tidak bisa hanya dilihat dari sisi kemauan pelaku usaha. Ada sejumlah persoalan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Baca Juga:

• Politik Jangan Membunuh Bisnis, Prof. Didik J. Rachbini: Kerusakan Institusi Ancam Iklim Ekonomi dan Investasi
• Destinasi dan Event Wisata Riau Didorong Masuk KEN dan KSPN

"Kita punya jutaan UMKM dengan produk yang sangat beragam dan potensial. Tetapi kalau yang sudah memenuhi dan mendapatkan sertifikasi SNI masih di bawah satu persen, berarti ada persoalan yang harus kita selesaikan bersama, bukan hanya dibebankan kepada pelaku UMKM," ujar Hendry Munief.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian serta kantor layanan teknis di berbagai daerah.

Menurut Hendry, akses terhadap fasilitas pengujian menjadi faktor penting karena pelaku UMKM membutuhkan layanan yang dekat, mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan produk yang mereka hasilkan.

Keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi membuat proses pengujian menjadi lebih panjang dan menambah biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha.

"Jangan sampai UMKM yang berada di daerah harus menghadapi biaya dan waktu yang besar hanya untuk mendapatkan layanan pengujian. Infrastruktur standardisasi juga harus hadir lebih dekat dengan sentra-sentra UMKM," katanya.

Selain fasilitas, biaya dan proses pendampingan teknis juga menjadi tantangan. Bagi sebagian pelaku usaha mikro dan kecil, proses memenuhi persyaratan teknis hingga memperoleh sertifikasi membutuhkan waktu, pengetahuan dan biaya yang tidak sedikit.

Karena itu, Hendry mendorong agar pendampingan dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas sosialisasi.

Kategori Risiko Rendah
Hendry juga menilai terdapat faktor regulasi yang membuat tingkat kepemilikan SNI pada UMKM terlihat masih rendah.

Sebagian besar produk UMKM masuk dalam kategori usaha atau produk dengan risiko rendah yang belum diwajibkan atau mandatory untuk memiliki SNI.

Artinya, bagi sebagian pelaku UMKM, sertifikasi SNI belum menjadi kewajiban regulasi sehingga penerapannya masih bergantung pada kesadaran, kebutuhan pasar dan kemampuan masing-masing pelaku usaha.

Menurut Hendry, kondisi tersebut perlu dipahami dalam melihat angka adopsi SNI UMKM.

Namun demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu memberikan insentif dan pendampingan agar semakin banyak UMKM secara sukarela meningkatkan standar produknya.

"Kalau sebagian besar UMKM berada pada kategori risiko rendah dan belum diwajibkan ber-SNI, maka pemerintah harus membangun insentif agar mereka melihat standardisasi sebagai kebutuhan dan peluang pasar, bukan sekadar kewajiban," jelasnya.

Selain faktor fasilitas, biaya dan regulasi, Hendry Munief menyoroti masih belum meratanya informasi mengenai standardisasi dan sertifikasi produk di kalangan UMKM.

Tidak semua pelaku usaha mengetahui standar yang harus dipenuhi, mekanisme pengujian, lembaga yang dapat memberikan layanan, maupun program pemerintah yang dapat dimanfaatkan.

Sederhanakan Proses SNI
Hendry mendorong pemerintah bersama DPR RI terus mengevaluasi kebijakan dan mekanisme standardisasi agar proses pengujian serta sertifikasi dapat berlangsung lebih cepat, murah dan mudah.

Menurutnya, standardisasi tidak boleh menjadi beban baru bagi UMKM. Sebaliknya, SNI harus menjadi instrumen untuk membantu produk lokal meningkatkan kualitas dan memperluas pasar.

"Proses uji mutu dan sertifikasi harus dibuat lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah diakses UMKM. Jangan sampai standar yang seharusnya meningkatkan daya saing justru dipersepsikan sebagai hambatan bagi pelaku usaha kecil," katanya.

Hendry menegaskan, peningkatan jumlah UMKM yang memenuhi standar nasional harus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.

Dengan produk yang memenuhi standar dan memiliki kualitas yang konsisten, UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern, rantai pasok industri, pengadaan pemerintah maupun pasar ekspor.

"Kita ingin UMKM bukan hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga naik kelas. Salah satu indikator UMKM naik kelas adalah produknya memiliki kualitas yang terukur, memenuhi standar dan semakin dipercaya pasar," ungkapnya.

Jalan Bagan Jaya-Enok Mulai Diperbaiki

Anggota DPR Dapil Riau Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Fokus Perjuangkan Sosial Keagamaan

Politik Jangan Membunuh Bisnis, Prof. Didik J. Rachbini: Kerusakan Institusi Ancam Iklim Ekonomi dan Investasi

Destinasi dan Event Wisata Riau Didorong Masuk KEN dan KSPN

Empat Perusahaan PMA Jadi Tersangka Karhutla, Anggota Komisi I DPR Dorong Pengawasan Investasi

IKST Sentil Perusahaan di Tapung Raya, Jangan Hanya Raup Keuntungan, Jalan Rusak Harus Diperbaiki