Ekonomi Kerakyatan Harus Jadi Salah Satu Kekuatan Utama Nasional

kabarmelayu.com,JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

Hal itu disampaikan Hendry Munief menanggapi pidato Presiden Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, ekonomi kerakyatan harus menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional. Sektor tersebut mencakup UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi dan ekonomi desa.

Baca Juga:

• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka
• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

"Ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dari persoalan biaya transportasi dan energi. Petani membutuhkan biaya angkut, nelayan membutuhkan bahan bakar, UMKM membutuhkan listrik untuk produksi. Ketika biaya energi dan transportasi tinggi, otomatis biaya produksi masyarakat juga ikut meningkat," ujar Hendry.

Hendry menilai kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM dan ekonomi desa merupakan langkah tepat. UMKM tidak cukup hanya diberikan bantuan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan akses pasar, teknologi, digitalisasi, pendampingan dan kemudahan dalam meningkatkan kualitas produk.

Baca Juga:

• Ketua Presidium BMIWI Pusat Dialog dengan 17 Ormas Perempuan Islam, Soroti Bahaya Homo Seksual
• Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

"Kalau UMKM kuat, petani kuat, nelayan kuat dan ekonomi desa bergerak, maka ekonomi nasional akan semakin kuat," katanya.

Hendry juga menilai penguatan koperasi di desa dapat membantu masyarakat meningkatkan posisi tawar, terutama petani, nelayan dan pelaku UMKM.

Politisi PKS ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan energi Presiden Prabowo. Energi sangat berkaitan dengan biaya produksi masyarakat. Karena itu, kebijakan BBM tepat sasaran dan pembangunan sumber energi baru harus diarahkan untuk melindungi masyarakat produktif.

"Yang kita dorong adalah subsidi yang tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat produktif. Jangan sampai petani, nelayan atau UMKM yang menggunakan energi untuk mencari nafkah justru terbebani," ujar Hendry.

Ia juga mengapresiasi rencana pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan elektrifikasi desa. Listrik desa bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi.

"Kalau listrik masuk ke desa, yang masuk bukan hanya penerangan. Yang masuk adalah peluang usaha. Ada pengolahan hasil pertanian, perikanan, usaha UMKM dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya," jelasnya.

Selain energi, Hendry Munief menilai biaya transportasi juga sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Petani membutuhkan transportasi untuk membawa hasil panen. Nelayan membutuhkan biaya untuk melaut dan membawa hasil tangkapan ke pasar. Begitu juga UMKM yang membutuhkan distribusi untuk menjual produknya.

"Kalau biaya transportasi lebih murah, produk masyarakat lebih mudah masuk pasar dan harga bisa lebih kompetitif," katanya.

Karena itu, Hendry berharap kebijakan RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan biaya produksi masyarakat tetap terjangkau.

Menurutnya, perlindungan terhadap ekonomi rakyat merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi nasional.

"APBN harus hadir dalam kehidupan rakyat. Hadir di sawah petani, di laut bersama nelayan, di tempat produksi UMKM dan di desa-desa yang membutuhkan energi," tegas Hendry.

Jika UMKM tumbuh, katanya, petani dan nelayan semakin produktif, ekonomi desa bergerak serta biaya energi dan transportasi terkendali, maka ekonomi nasional akan memiliki fondasi yang semakin kuat.

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Ketua Presidium BMIWI Pusat Dialog dengan 17 Ormas Perempuan Islam, Soroti Bahaya Homo Seksual

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Anggota Komisi II DPRD Inhil Hadiri Pawai Taaruf dan Pembukaan Stand Bazar MTQ ke-41 Kecamatan Enok