KAMPAR, kabarmelayu.com - Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri meminta agar pihak eksekutif menindaklanjuti berbagai catatan - catatan yang disampaikan pada pandangan umum fraksi - fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (RPP) APBD tahun 2017.
Hal itu disampaikan Fikri usai memimpin rapat paripurna, Senin (2/7/2018) di gedung DPRD Kampar di Bangkinang Kota.
Dikatakan, selama ini catatan-catatan yang disampaikan fraksi tidak pernah ditindaklanjuti pihak eksekutif, sehingga berdampak tidak terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
Baca Juga:
Disampaikan, pada tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati menjabat realisasi pelaksanaan program pembangunan belum berjalan secara maksimal. Realisasi capaian setiap program hanya kisaran 30 persen.
Untuk itu, kali ini kita minta agar catatan-catatan yang disampaikan fraksi dapat ditindaklanjuti guna terwujud dan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, ucapnya.
Baca Juga:
" Sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif harus betul - betul terjalin. Eksekutif dan legislatif harus sejalan guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati," ujar Fikri.(Syailan Yusuf)
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan