KAMPAR, kabarmelayu.com - Sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar agenda penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018 dimulai pada pukul 15.10 WIB.
Skor dicabut, kata ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri saat memulai acara sidang paripurna, Selasa (25/9/2018). Sebelumnya sidang paripurna dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB.
Mewakili Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri menyampaikan komposisi pendapatan daerah dan belanja daerahÂ
pada masa sidang III DPRD Kampar.
Baca Juga:
dalam perubahan Ranperda ada beberapa item yang dikurangkan dan ada yang bertambah, ucapnya.
Hal itu disebabkan, adanya pengurangan dana bagi hasil sebesar Rp 67 Milyar lebih, retribusi sebesar Rp 11 Milyar lebih dan Silva sebesar Rp 21 Milyar lebih
Baca Juga:
"inilah penyebab peegeseran APBD Kampar," ucapnya.
Adapun upaya yang akan kita lakukan yaitu, melakukan penghematan dari semua sisi dan rasionalisasi anggaran.
Namun demikian, untuk pekerjaan yang telah selesai dan sedang berjalan yang dikerjakan oleh pihak ketiga diusahakan tidak ada tunda bayar, kata Yusri. (Syailan Yusuf)
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan