Husni Thamrin Sebut DPRD Riau Tak Ada Minta Pokir

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Munculnya pernyataan pihak TAPD Pemprov Riau soal adanya pengajuan pokok pikiran dewan kedalam APBD-P 2018, menuai reaksi dari salah satu anggota Banggar DPRD Riau, Husni Thamrin. Menurutnya pernyataan tersebut bohong.

"DPRD tak ada minta pokir, bohong itu. Buka rekaman kalau ada, rapat terakhir itu ada rekaman. Kalau ada DPRD minta pokir, buka aja. Siapa yang ngomong pasti tahu. Jangan dia anggap nanti kalau didemo dia menyalahkan DPRD. Dia sakit hati sama orang per orang itu silahkan. Ini lembaga jangan diseret-seret", tegas Husni Thamrin saat dikonfirmasi, Senin (1/10/18).

Ketika ditanya kembali bahwa pokir yang diusulkan DPRD Riau mencapai Rp 200 miliar, Husni kembali menantang TAPD untuk membuka rekaman sebagai bukti.

Baca Juga:

• Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku
• Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

"Tak ada pokir tak ada aspirasi, ya sudah, jelaskan ke rakyat. DPRD hari ini tak ada menampung aspirasi rakyat. Kita nggak perlu juga. Yang pemting itu pegawai pegawai honor. Pegawai sejahtera, iya sudahlah", ucap politisi Gerindra tersebut.

Menurut ketua Komisi IV DPRD Riau itu, alasan defisit anggaran sehingga APBD-P 2018 ditiadakan sebagaimana dikatakan TAPD Pemprov, dinilai tak perlu.

Baca Juga:

• Polda Riau Bongkar Sindikat Curanmor, 44 Unit Kendaraan Disita, 6 Orang Ditetapkan Tersangka
• Polsek Teluk Meranti Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan, Imbau Warga Cegah Karhutla

"Saya kira tak perlulah kita saling buka aib. Kalau semua kita buka yah kita akhirnya sudah tidak elok. Buka aja masing masing tak perlulah. Di era keterbukaan sekarang ini kalau kita mau buka yah kita buka aja",  ucap politisi Gerindra tersebut.    

Seperti diketahui, APBD Perubahan Riau dipastikan ditiadakan pada tahun 2018 ini. Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan, ditiadakan APBD Perubahan 2018 karena tidak cukupnya waktu untuk mmembahas dan mengesahkan.

Dari awal menurut Sunaryo pihaknya sudah mengingatkan, baik secara lisan ataupun surat, agar pihak Pemprov Riau menyegerakan pengajuan KUA PPAS ke DPRD Riau. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemprov.

Pemprov Riau baru memasukkan KUA PPAS pada tanggal 19 September 2018 lalu, otomatis waktu untuk pembahasan semakin mepet. (fin)

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku

Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

Polda Riau Bongkar Sindikat Curanmor, 44 Unit Kendaraan Disita, 6 Orang Ditetapkan Tersangka

Polsek Teluk Meranti Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan, Imbau Warga Cegah Karhutla

Luar Biasa! Tim Sepakbola SDN 024 Tarai Bangun Sabet Juara I Tiga Naga Championship Antar SD Se-Riau

Syarat Beasiswa Pemko Pekanbaru 2027 Tambahkan Indikator Akreditasi Perguruan Tinggi