PEKANBARU - Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Riau, Irwan Supryadi mengakui uang purnabakti atau 'sagu hati' untuk anggota dewan periode 2014-2019 sebesar enam bulan gaji. Besaran yang diterima disesuaikan dengan lama jabatan yang dipangku sebagai anggota.
"Ini mengacu pada PP nomor 18 tahun 2017, maksimal mendapatkan enam bulan gaji. Kalau jabatan sebagai anggota lima tahun, maka dikalikan enam bulan gaji. Satu bulan gaji Rp 5 juta, maka lima dikali enam bulan gaji, dapat Rp 30 juta. Kalau sebagai PAW dikali berapa lama anggota dewannya kali enam bulan gaji," sebutnya, Rabu (28/08).
Disampaikan juga, pemberian ini berlaku bagi semua anggota dewan, baik yang di PAW atau diganti maupun yang PAW atau mrnggantikan. Itupun tidak membedakan antara pimpinan dan anggota.
Baca Juga:
"Semua dapat, yang diberikan begitu berakhir masa jabatannya," tambah Irwan.
Sebagaimana yang dimaklumi, anggota Dewan Riau periode 2014-2019 akan berakhir pada tanggal 6 September 2019. Ini sekaligus pelantikan 65 orang anggota Dewan baru periode 2019-2024. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna. (mcr)
Baca Juga:
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan