Waspadai Covid-19, Pemko Pekanbaru Batasi Aktifitas Satgas Kebersihan

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai membatasi aktifitas tim Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan yang selama ini bekerja dilapangan. Pembatasan jam kerja ini dilakukan menyusul meluasnya dampak virus Corona atau Covid-19 akhir-akhir ini.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Rubi Adrian

"Dikarenakan saat ini ada wabah virus corona maka kegiatan Satgas di lapangan dikurangi," kata Rubi, Kamis (26/3/2020).

Baca Juga:

• Kelurahan Kampung Bandar Juara III Lomba Kebersihan se-Kota Pekanbaru
• Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Dijelaskannya, kendati aktifitas lapangan dibatasi, timnya masih tetap melakukan pemantauan. Terutama mengamati tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada jam yang ditentukan dan tempat yang disediakan

"Ya, OTT tidak dilaksanakan walaupun masih ada (warga,red) kedapatan membuang sampah," jelasnya.

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota
• Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Data terakhir, sejak Januari 2020 lalu Satgas menjaring sebanyak 57 warga. Dari 57 warga yang terjaring Satgas Kebersihan itu, 29 di antaranya sudah membayar sanksi atau denda masing-masing sebesar Rp250 ribu.

Sementara 28 lainnya belum membayar denda dan KTP mereka disita sampai mereka membayar denda. Penerapan denda itu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan aturan di atas, warga hanya dibolehkan membuang sampah di tempat penampungan sementara (TPS) mulai pukul 19.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda minimal Rp250 ribu.

Jika denda tidak dibayar, maka dilakukan penyitaan KTP. KTP baru diberikan apabila warga yang melanggar telah melunasi denda. Selama penahanan KTP, warga bersangkutan dipastikan tidak bisa menikmati layanan publik.

Selain itu, warga yang KTP disita juga tidak bisa membuat KTP baru lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan pemblokiran sementara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hingga denda dilunasi. (MCR)

Kelurahan Kampung Bandar Juara III Lomba Kebersihan se-Kota Pekanbaru

Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota

Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Bergabung dengan Personel Padamkan Api Karhutla di Pelalawan

Perdana Digelar, Rakor Damkar Kabupaten Kota se-Riau Satukan Langkah Perkuat Penanganan Kebakaran