JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan akan ada bantuan sosial khusus Presiden Joko Widodo berupa sembako untuk masyarakat miskin di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Besaran bantuan, yaitu Rp 600 ribu per keluarga dengan durasi selama tiga bulan dimulai dari April 2020.
Demikian disampaikan Juliari selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden, Selasa (7/4/2020).
"Yang pertama ingin kami luruskan karena saya juga melihat ada beberapa pemberitaan-pemberitaan yang kurang pas mengenai bansos khusus untuk wilayah Jakarta dan wilayah Bodetabek yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Itu adalah wilayah Bodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI," katanya.
Baca Juga:
"Kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus presiden dengan durasi selama tiga bulan yang akan kami mulai dua minggu dari sekarang. Sedang kami siapkan, yaitu indeksnya adalah Rp 600 ribu per keluarga untuk wilayah tersebut," lanjut Juliari.
Menurut dia, data yang digunakan adalah keluarga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditambah masukan data-data dari Pemerintah Daerah. Saat ini, kata Juliari, Kemensos sudah memegang masukan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:
"Jadi saya ulang akan ada bansos khusus dari presiden untukk Jabodetabek, yaitu paket sembako dengan nilai Rp 600 ribu per keluarga durasi tiga bulan, dan akan dimulai untuk bulan ini," ujar Juliari.
Sembari menunggu bansos khusus Jokowi, Kemensos mulai besok akan mendistribusikan 200 ribu paket sembako senilai Rp 200 ribu di Jakarta.
"Jadi paket sembako ini, bansos khusus ini untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos yang dari presiden untuk wilayah Jabodetabek tadi saya sampaikan di awal yang durasinya tiga bulan dan indeksnya Rp 600 ribu per keluarga," kata Juliari.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Presiden juga sudah menyetujui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bilan. Besarannya sama, yaitu Rp 600 ribu per keluarga. Lalu, siapa yang menerima?
"Seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami yang belum terima bansos seperti PKH, BPNT ataupun nanti kartu prakerja. Jadi calon-calon penerima BLT ini adalah seluruh keluarga yang ada di data kami plus nanti kami minta tambahan data-data dari pemda tersebut yang sekarang ini atau saat ini tidak terima bansos seperti PKH, BPNT, atau kartu prakerja," kata Juliari.
"Rencana kami akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
(CNBCIndonesia.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Riau Tahun Ajaran 2026/2027 telah berguli
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk mendata kondisi perekonomian secara menyeluruh.
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau mulai mematangkan pelaksanaan Anugerah Jurnalistik Ali Kelana 2026. Ajan
Pemerintahan
Polda Riau Bongkar Tiga Kasus Kriminal, Kombes Hasyim Perlihatkan Barang Bukti Ranmor Hasil Kejahatan
Hukrim
Bhabinkamtibmas Lakukan Pemantauan Lahan Ketahanan Pangan Libo Jaya, Buah Jagung Mulai Menguning
Lingkungan
Panen Melon di Buantan Besar, Bupati Afni Bukti nyata Dana Desa Tingkatkan PAD
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan target kuota penerimaan peserta didik baru untuk program jaring pe
Pendidikan
kabarmelayu.com,PELALAWAN Polsek Pangkalan Kerinci membongkar kasus eksploitasi anak dengan memaksa tiga orang korbannya mengamen dan meng
Hukrim
ekkabarmelayu.com,BATAM Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk panjang (Hex
Ekbis
kabarmelayu.com,INHIL Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke61 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang jatuh hari ini, Ahad, 14 Juni 2026, men
Parlemen