PEKANBARU - Pemerintah Provinsi mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau single salary system. Pencairan TPP ini telah ditunggu 2 bulan oleh Aparatur Sipili Negara (ASN) di lingkungan setempat.
Namun, untuk pencairan TPP baru 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dicairkan. Selebihnya, OPD yang lain baru dalam tahap proses pengajuan administrasi.
Pengajuan ini sesuai dengan petunjuk teknis yang disampikan oleh Biro Oraganisasi dan Tata Laksana (Ortal) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Baca Juga:
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Indra, mengatakan, pihaknya sudah mencairkan TPP berdasarkan pengajuan dari OPD.
7 OPD yang telah dicairkan adalah, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PMDDukcapil, dan Dinas Perkebunan.
Baca Juga:
Kemudian, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
“Kita hanya membayarkan TPP kepada OPD yang telah melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk teknisnya. Dan baru 7 OPD yang sudah dicairkan. Siang tadi Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan sudah di transfer ke rekening masing-masing pegawai,” ujar Indra, Kamis (17/3/2022).
“Bagi OPD yang belum memasukkan segera masukan pengajuan pencairan TPP sesuai dengan aturannya. Jangan sampai ada yang kurang dari administrasinya. Kalau ada yang salah tentu dikembalikan lagi, dan diperbaiki,” ucap Indra.
Untuk besaran TPP yang akan diterima oleh pegawai, Indra mengatakan, sesuai dengan grade dari pegawai. Mulai dari staf hingga ke pejabat eselon II, eselon III, eselon IV. TPP dibayarkan sesuai dengan anggaran yang ada, untuk tahap awal tahun 2022 TPP dibayarkan dua bulan.
“Besar yang diterima berdasarkan grade pegawainya. Yang diajukan pencairan dua bulan, Januari dan Februari. Lebih cepat lebih baik pencairannya. Agar bisa digunakan pegawai,” ungkap Indra.
Untuk diketahui, pembayaran TPP bagi ASN dibayarkan setelah berkas divalidasi dan diverifikasi. Lalu, tahapan selanjutnya Sekjen Kemendagri bersurat ke Dirjen Keuangan Daerah.
Berkas TPP pegawai yang divalidasi dan verifikasi di antaranya terkait beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkahan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objek lainnya.(MCR)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim