Pemkab Bengkalis Gelar Rakor dan Evaluasi Penerimaan Retribusi serta Pajak Daerah

BATHIN SOLAPAN -  Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa 22 Agustus 2023 di Ballroom Hotel Surya Duri.

Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Aulia menyampaikan, pada 5 Januari 2022 lalu, Pemerintah telah menerbitkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam UU HKPD tersebut sambung Aulia, dijelaskan tentang penguatan local taxing power merupakan salah satu pilar utama implementasi HKPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan optimalisasi PAD dengan mendukung reformasi pendapatan daerah melalui kebijakan.

Baca Juga:

• Borong 32 Emas di Kejurprov VIII Panahan Riau 2026, Pekanbaru Juara Umum
• Dari Angka 6000-an, Hotspot Sumatera Tinggal 671, Langit Pekanbaru Cerah Diguyur Hujan

"Kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih rendah yaitu sekitar sebesar 9%. Sehingga kita sangat tergantung dari pendapatan transfer pusat dan daerah,” jelas Aulia.

Sementara itu per tanggal 8 Agustus 2023 realisasi penerimaan PAD mencapai sebesar 30,07%, untuk pajak daerah sebesar 46,55% retribusi daerah sebesar 34,60%, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkat lagi pada bulan berikutnya, ungkapnya.

Baca Juga:

• Gondol Aki Mobil, Pria Pengangguran di Rumbai Dibekuk
• Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

“Melalui Rakor ini kami minta keseriusan kepada setiap perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengintensifkan dan menggali sumber-sumber potensi daerah yang telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Bengkalis tentang pajak daerah dan retribusi daerah.” Pinta Aulia.

Salah satu untuk peningkatan retribusi daerah kita juga dianjurkan untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, karena ini salah satu program untuk peningkatan transaksi digital penerimaan pajak dan retribusi daerah, karena ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan biayanya menjadi lebih hemat, pungkas Aulia.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan aksi perubahan Pendidikan Kepemiminan Administrator (PKA) oleh Asisten Adminsitrasi Umum Aulia, Pimpinan Bank BRK Syariah Bengkalis Isyahri Remadonq, Kadis Pertanian Tarmizi, Kabid Dalbang Badan Pendapatan Daerah Tuti Andayani, Pimpinan Bank BRK Pakning Wiwin Syahputra yang disaksikan oleh perwakilan dinas terkait pajak retribusi daerah.(inf/her)

Borong 32 Emas di Kejurprov VIII Panahan Riau 2026, Pekanbaru Juara Umum

Dari Angka 6000-an, Hotspot Sumatera Tinggal 671, Langit Pekanbaru Cerah Diguyur Hujan

Gondol Aki Mobil, Pria Pengangguran di Rumbai Dibekuk

Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

Niat Tulus Andi Saing Bangun Desa Teluk Sono, Gayung Bersambut dengan Masyarakat Luas

Kesebelasan UPT SDN 024 Tarai Bangun Sabet Juara II Kejuaraan Sepakbola Pulau Bayur 2026 Antar SSB Se-Riau