Bupati Kasmarni Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Tahun 2024

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis serius menanggulangi kemiskinan, hal itu dibuktikan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD), Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2026. 

FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Zahari Lantai II Bappeda ini dibuka Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Sekda Ersan Saputra TH, Kamis, 7 September 2023.

Bupati mengungkapkan, FGD yang diselenggarakan bernilai penting dan strategis, agar dapat membangun sinergi dan kolaborasi guna mengambil langkah nyata dalam penghapusan kemiskinan di Negeri Junjungan.

Baca Juga:

• Sepakat Akhiri Polemik, Hotman Paris Minta Maaf Langsung ke Ketum PWI
• Harga Kelapa di Inhil Anjlok Hingga Rp1.800 Per Kilogram, Pemprov Diminta Ambil Langkah

Menurut Bupati Kasmarni, kemiskinan adalah masalah yang sangat serius dan kompleks yang masih mempengaruhi banyak warga.

Oleh karena itu sambungnya, RPKD bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Baca Juga:

• 7 Kilogram Sabu Dikubur di Tanah dan Kebun Sawit, Ditresnarkoba Polda Riau Ringkus 3 Tersangka
• Kapolsek Kandis Turun Bersama Petani, Rawat Tanaman untuk Menjaga Ketahanan Pangan

“Forum ini merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen RPKD yang akan menjadi panduan kita dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara sinergisitas dalam pelaksanaan RPKD ini,” ajak Bupati.

Bupati menjelaskan, di Kabupaten Bengkalis angka kemiskinan terus mengalami penurunan tiap tahun. Tahun 2010 diangka 8,25%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 6,32%. atau berada pada posisi keenam terendah dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau serta di bawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 6,84% dan rata-rata nasional sebesar 9,57%.

“Pemerintah telah menetapkan target kemiskinan ekstrem adalah nol  persen di tahun 2024. Keberadaan dokumen RPKD merupakan cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama, serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan,” pungkasnya. 

FGD ini diikuti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkalis, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(inf/dody)

Sepakat Akhiri Polemik, Hotman Paris Minta Maaf Langsung ke Ketum PWI

Harga Kelapa di Inhil Anjlok Hingga Rp1.800 Per Kilogram, Pemprov Diminta Ambil Langkah

7 Kilogram Sabu Dikubur di Tanah dan Kebun Sawit, Ditresnarkoba Polda Riau Ringkus 3 Tersangka

Kapolsek Kandis Turun Bersama Petani, Rawat Tanaman untuk Menjaga Ketahanan Pangan

Populasi Lalat Meningkat, Peternak di Kulim Janji Perbaiki Pengelolaan Kandang

KPU Gandeng PWI Pekanbaru, Teken MoU Perkuat Sinergi Informasi dan Tugas Kelembagaan