Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Riau Dikukuhkan

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau secara resmi melaksanakan pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM). Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (29/04/2024).

Pembentukan gugus tugas daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia. Kemudian, sebagaimana sudah tercantum juga dalam Keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts. 322/III/2024 tanggal 20 maret 2024 tentang GTD BHAM Provinsi Riau.

Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto terpilih sebagai ketua GTD. Kemudian, untuk sekretaris di tunjuk Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Budi Argap Situngkir.

Baca Juga:

• Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel
• KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek

Dikatakan SF Hariyanto, pengukuhan ini upaya untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap HAM dalam konteks dunia bisnis. Kelompok kerja yang diisi oleh ASN Pemprov Riau dan Kanwil Kemenkumham Riau ini agar dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya.

“Pengukuhan gugus tugas daerah Bisnis dan HAM provinsi adalah langkah penting yang menunjukkan komitmen dengan memastikan bahwa bisnis di tingkat lokal beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Pj Gubernur.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat
• Sumatera Dikepung Hotspot! Terpantau 1589 Titik Panas

Keberadaan GTD BHAM adalah wujud komitmen dan langkah konkret Pemprov Riau dalam melindungi HAM di semua lini kehidupan, termasuk dalam ranah bisnis. Gugus tugas ini bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan bisnis di Riau tidak melanggar HAM serta membantu penyelesaian masalah terkait hak asasi manusia yang muncul dalam konteks bisnis.

“Gugus tugas ini berperan dalam mengawasi, mengkoordinasikan serta memfasilitasi implementasi kebijakan terkait HAM dalam konteks aktivitas bisnis di wilayah,” jelasnya.

Diungkapkan, pada keseluruhan peraturan ini memiliki potensi untuk mengubah paradigma bisnis di Indonesia khususnya Riau, dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari keberlangsungan dan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Namun yang sangat dibutuhkan adalah implementasi efektif dan seluruh anggota cermat dari pelaksanaan program ini juga akan menjadi kunci keberhasilannya. Oleh karena itu, mereka akan menjadi pusat informasi dan advokasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan bisnis.

“Sehingga pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM provinsi menjadi langkah awal yang sangat positif dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan serta menghormati hak asasi manusia,” ungkapnya.(mr)

Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

Sumatera Dikepung Hotspot! Terpantau 1589 Titik Panas

LT II Kwarran Binawidya 2026 Resmi Dibuka, Siapkan Regu Berprestasi Menuju Tingkat Cabang Kota Pekanbaru

Bahayakan Heli Waterbombing. BPBD Riau Larang Drone di Area Karhutla