BKD Pelalawan Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Formulir Data Pengajuan CPNS Dengan Uang “Kawal”

PELALAWAN, kabarmelayu.com - Soal hebohnya‎ informasi yang berseleweran pekan ini di Kabupaten Pelalawan soal adanya pengajuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk masyarakat terutama tenaga honorer dengan syarat uang pengawalan hingga ke pusat berjumlah Rp.100 ribu perkepala membuat Andi Yuliandri S.Kom Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pelalawan Angkat bicara.
 
”Saya sudah dengar soal ini dan sudah banyak ditelepon sejumlah pihak perihal tersebut hingga saya minta bentuk formulir data pengajuan CPNS yang dimaksud via WA. setelah saya lihat korp surat secara resmi tidak ada‎ dan kita tegaskan BKD Pelalawan tidak pernah mengeluarkan data formulir tersebut apalagi ada syarat uang Rp.100 ribu untuk mengawal dari pusat,” ungkap Andi kepada riaueditor.com, Jumat (6/1/2017).
 
Dikatakannya, bahwa ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa formulir data pengajuan CPNS dan syarat Rp.100 ribu dikeluarkan oleh ‎BKD Pelalawan.

”Hingga saat ini belum ada perekrutan CPNS. Kalau ada tentu kita akan terima surat resmi dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam surat pemberitahuan kepada publik akan ditandatangani oleh pimpinan yakni Bupati selanjutnya akan kita umumkan melalui website BKD. Ini saja korp surat formulir datanya tidak ada. Saya dengar informasi juga di Kabupaten/ Kota lainnya juga ada hal seperti ini. Kita belum tahu pihak mana yang menyebarkan informasi ini. Saya juga sudah ditelepon oleh personil kepolisian dan saya sampaikan ini bukan kerjaan BKD Pelalawan,” ucapnya.
 
Andi berharap agar masyarakat terutama tenaga honor untuk tidak mudah percaya dan menanggapinya dan pihak BKD Pelalawan tidak mau bertanggung jawab apapun yang terjadi terkait hal ini.

‎”Kita tidak akan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi. Kembali kita tegaskan formulir data yang tersebar untuk pengajuan CPNS dengan syarat Rp.100 ribu untuk pengawalan hingga ke pusat bukan dikeluarkan oleh BKD Pelalawan. Kita akan coba terus selidiki ini‎ dan kita minta untuk saat ini jangan mudah mengisi formulir data dan menyerahkan uang Rp.100 ribu untuk uang kawal hingga ke pusat tersebut,” tutupnya. (rec)

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
• Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias

Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri

Bupati Siak: Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan