Riau Tambah Dana Darurat, Evaluasi Total Anggaran!

kabarmelayu.comPEKANBARU - Bencana alam yang melanda provinsi-provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, menarik perhatian serius Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terkait pembahasan pembentukan peraturan daerah pada Sabtu (29/11/2025), ia menegaskan bahwa kondisi darurat di wilayah sekitar menjadi pengingat pentingnya memperkuat kesiapsiagaan daerah di Riau.

SF Hariyanto mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah menerima data peringatan terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Data tersebut mengindikasikan adanya potensi peningkatan hujan badai yang diprediksi dapat berdampak signifikan ke wilayah Riau.

Baca Juga:

• Gerak Cepat TNI Bantu Tangani Dampak Banjir Bandang di Kabupaten Solok Sumbar
• Polres Kuansing Ungkap Kasus Dugaan Pelanggaran UU ITE, Satu Orang Diamankan

"Kami sudah dapat data dari BMKG, dan potensi cuaca ekstrem ini bisa berpengaruh ke Riau," ujar SF Hariyanto merujuk pada perlunya peningkatan kewaspadaan di tengah perubahan iklim ekstrem.

Kekhawatiran Pemprov Riau semakin besar setelah mencermati dampak kerugian besar akibat bencana yang terjadi di provinsi sekitar. Dirinya juga telah segera berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau untuk meninjau ulang dan memastikan kesiapan alokasi anggaran darurat daerah.

Baca Juga:

• Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi
• Gempa NTT, TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Warga Terdampak

Plt Gubernur secara spesifik menyoroti alokasi awal anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana darurat yang saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp20 miliar. Ia menggarisbawahi potensi ketidakcukupan dana jika terjadi bencana skala besar di Riau.

"Melihat dampak bencana yang terjadi di provinsi tetangga, saya khawatir anggaran itu akan berat jika kita menghadapi situasi serupa," jelasnya.

Menyikapi kekhawatiran tersebut, SF mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Riau. Program dan kegiatan yang dinilai tidak prioritas akan segera dipangkas atau ditunda.

Tujuannya adalah untuk menggeser dan memperkuat alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) demi menghadapi kondisi darurat dan cuaca ekstrem yang mungkin terjadi. Penambahan dana darurat prioritas utama untuk menjamin respons cepat dan efektif terhadap potensi bencana.

"Setelah rapat evaluasi, kegiatan yang tidak prioritas akan kita geser, dan anggaran BTT akan kita tambah," tegas Plt Gubernur.

Kesiapsiagaan dan langkah antisipasi ini harus dimulai sejak dini tanpa menunda-nunda. Persiapan yang matang adalah kunci agar Pemprov Riau tidak kewalahan dan mampu merespons dengan cepat jika bencana alam, seperti banjir atau longsor, terjadi secara tiba-tiba di wilayah Riau.

"Kita harus bersiap dari sekarang. Kalau tidak siap, kita akan berat menghadapinya," tambahnya.

Meskipun mengambil langkah pencegahan dan memperkuat dana siaga, ia tetap berharap dan berdoa agar Provinsi Riau terhindar dari kejadian serupa yang menimpa provinsi lain. Namun kewaspadaan dan upaya antisipasi harus terus dijaga.

"Kita berdoa bersama semoga Riau terhindar dari bencana. Tapi antisipasi tetap harus kita lakukan," tukasnya.

Gerak Cepat TNI Bantu Tangani Dampak Banjir Bandang di Kabupaten Solok Sumbar

Polres Kuansing Ungkap Kasus Dugaan Pelanggaran UU ITE, Satu Orang Diamankan

Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi

Gempa NTT, TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Warga Terdampak

Data Sementara Gempa NTT: 14 Meninggal, Ribuan Mengungsi

Dua Anggota Polres Kuansing Dipecat