7 Bulan Pimpin Siak, Bupati Afni Fokus Pemulihan Fiskal

kabarmelayu.comSIAK - Memasuki tujuh bulan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Siak, Dr.Afni Zulkifli bersama Wakil Bupati Syamsurizal menutup tahun 2025, dengan menggelar konferensi pers capaian kinerja Pemerintah, transparansi capaian tahun 2025 dan agenda tahun 2026.

Afni dan Wakilnya Syamsurizal baru dilantik tanggal 4 Juni 2025, dan langsung dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang rumit. Meski begitu sekitar Rp200 miliar utang tahun 2024 sudah berhasil terbayarkan, dan masih tersisa sekitar Rp120 miliar akan di cicil 2026.

Dalam refleksi akhir tahun, Afni menegaskan bahwa sejak awal menjabat ia berkomitmen melunasi hutang-hutang daerah dan melakukan efesiensi anggaran serta memperbaiki kondisi fiskal Daerah dengan mencari sumber pembiayaan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:

• Bupati Afni Surati Menkeu, Minta Pencairan Kurang Bayar DBH Rp489,8 Miliar
• Lantik 5 Pejabat Administrator, Sekdakab Siak Tekankan Inovasi dan Profesionalisme

"Sejak kami dilantik sampai dengan hari ini, kami fokus menyelesaikan hutang tunda bayar di tengah keterbatasan APBD. InsyaAllah, kita cicil pelan-pelan semua tanggungan utang ini. Kita mengusai yang kusut, memperkecil tekanan fiskal dengan menaikkan PAD, serta melakukan efesiensi di semua lini," ujarnya, Senin (29/12/2025).

Bupati perempuan pertama di negeri istana itu, terus berjuang mewujudkan Siak Hebat. Mari jadikan masa-masa sulit ini sebagai bahan evaluasi untuk berhati-hati saat mengambil kebijakan, dan bekerja lebih keras lagi untuk Negeri Istana ini.

Baca Juga:

• Biaya Perawatan Korban Ambruk Lantai Dua Tangsi Belanda Ditanggung Pemkab
• Bupati Siak Sambangi PLN, Tuntaskan Listrik Hingga Pelosok Desa

Kondisi keuangan Kabupaten Siak di penghujung tahun 2025 sebut Afni, memang dalam kondisi tidak baik. Beberapa pembayaran yang menjadi hak masyarakat tidak dapat dilakukan, disebabkan pemangkasan dana transfer dari pusat.

Ia menjelaskan, dana transfer yang menjadi hak Kabupaten Siak di akhir tahun, awalnya disetujui dalam sistem sebesar Rp111 miliar, namun yang ditransfer ke daerah hanya sekitar Rp55,6 miliar atau dipotong hampir 50 persen. Pemangkasan ini tiba-tiba dan tanpa alasan.

"Kami sudah bersurat resmi beberapa kali, memohon, mempertanyakan, Pimpinan DPRD Siak juga datang ke Kemenkeu, bahkan saya pribadi sudah mengirim pesan langsung by WA kepada Menteri Keuangan. Namun sampai hari ini belum ada jawaban yang transparan terkait alasan pemangkasan dana tersebut," ungkap Afni.

Akibat tidak masuknya dana transfer tersebut, kondisi fiskal daerah yang memang sejak awal menanggung defisit dan hutang lama, semakin tertekan. Pemerintah Kabupaten Siak juga masih menunggu dana bagi hasil dari Provinsi Riau.

"Kami sudah memohon kepada Plt Gubernur Riau dan Alhamdulillah respons beliau sangat baik. Ada hak Siak di Provinsi sekitar Rp40-50-an miliar. Tentu dana ini sangat kami harapkan karena masih ada sekitar 20 usulan pembayaran bersifat urgen yang harus diselesaikan," terang Afni.

Total usulan pembayaran yang belum terealisasi mencapai Rp18,1 miliar, sementara dana yang tersedia hanya Rp2,3 miliar. Di antaranya terdapat kewajiban biaya hidup mahasiswa miskin sebesar Rp3,4 miliar serta honor guru ngaji, MDA, dan Posyandu sekitar Rp2 miliar. Sementara untuk utang proyek yang dikerjakan di 2025, hampir dipastikan tidak ada yang dapat dibayarkan.

Dengan kondisi keuangan tersebut, Afni menyebutkan bahwa pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2025 terpaksa tertunda selama dua bulan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan review cepat agar TPP dapat dibayarkan di awal tahun 2026.

"Yang akan kami dahulukan pada Januari adalah pembayaran utang TPP Desember 2024. Itu satu bulan dan sudah melalui proses review, Insyaallah dibayarkan awal Januari 2026," katanya.

Selain itu, Afni juga mengungkapkan hingga kini Kementerian Keuangan belum menyalurkan dana kurang salur tahun 2023 kepada Kabupaten Siak dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Hingga 2024 dan 2025, dana bagi hasil juga belum memiliki dasar PMK untuk penyaluran.

"Ini adalah hak daerah. Kami sudah beberapa kali ke Kementerian Keuangan, termasuk juga pimpinan DPRD Siak, untuk mempertanyakan hal ini," katanya.

Meski demikian, Afni menegaskan pihaknya akan terus berupaya mengatasi kondisi keuangan daerah dengan berkonsultasi ke berbagai pihak agar hak-hak masyarakat tetap dapat disalurkan dan pelayanan publik tidak terganggu.

"Kami terus berikhtiar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun kondisi fiskal sedang berat. Kami optimis dengan kolaborasi multipihak, kerja keras dan niat baik, insyaAllah kita akan melalui masa-masa sulit ini. Kita akan maksimalkan PAD dan menjemput program-program pusat," tutup Afni.

Bupati Afni Surati Menkeu, Minta Pencairan Kurang Bayar DBH Rp489,8 Miliar

Lantik 5 Pejabat Administrator, Sekdakab Siak Tekankan Inovasi dan Profesionalisme

Biaya Perawatan Korban Ambruk Lantai Dua Tangsi Belanda Ditanggung Pemkab

Bupati Siak Sambangi PLN, Tuntaskan Listrik Hingga Pelosok Desa

Bupati Siak Berharap Pembagian DBH Sawit yang Berkeadilan

Pemkab Siak Bahas Nasib 3.590 Pegawai Non ASN