Soal Perda Parkir Gubri Akui Belum Cek

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Hampir setengah tahun Perda Parkir belum ada kejelasan juga, bahkan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengakui hingga saat ini dia belum ada mengecek hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang parkir, yang di usulkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Padahal rancangan Perda tersebut sudah diajukan melalui Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau sejak awal tahun lalu. Hingga saat ini, Perda itu masih berada di meja Gubernur Riau dan belum ditandatangani.

"Saya sudah terima tapi belum di cek. Nantilah saya cek lagi ya," katanya, Selasa (16/08).

Baca Juga:

• Unik, Serombongan Debt Collector di Pekanbaru Bawa Bunga dan Berjoget
• Akhyar Ilyas Tukangi PSPS Pekanbaru

Saat ditanyakan kembali soal alasan belum disetujuinya rancangan Perda tersebut, Andi Rachman menyebutkan dirinya masih akan mempelajari terlebih dahulu tentang Perda yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri itu.

Disinggung mengenai apakah dalam waktu singkat akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Biro Hukum Pemprov Ikwan Ridwan. "Saya akan bicarakan dulu dengan Kepala Biro Hukum, baru ditandatangani," tambahnya.

Baca Juga:

• Buka Muskab Korpri Inhil, Bupati Herman Tekankan Penerapan Manajemen Talenta
• LPS Diharapkan Buat Terobosan Baru dalam Pengelolaan Sampah

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga saat ini berkas Peraturan Daerah (Perda) tentang menaikkan tarif parkir bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 itu, hingga saat ini belum digubris sedikitpun oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

"Saya tidak tahu juga kenapa lama sekali. Kemaren ada memang sempat Pak Gubernur mau bahas ini tapi beliau sibuk, karena memang banyak tamu. Sampai sekarang tidak ada kabar lanjutan dari gubernur," kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Ikwan Ridwan.

Ikwan memastikan, berkas Perda teraebut sudah sampai ke meja Gubernur Riau, bahkan sejak awal tahun lalu. Dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri acap kali melakukan desakan agar Perda tersebut cepat disetujui.

Menurut dia, hasil verifikasi Mendagri, Pemerintah Kota Pekanbaru diberi beberapa catatan jika memang Perda kebaikan tarif parkir kendaraan ini akan diterapkan. Firdaus MT Selaku Wali Kota Pekanbaru harus bisa melakukan sosialisasi secara luas dan menyeluruh terhadap diberlakukannya Perda tersebut.

Hasil verifikasi Kemendagri juga menetapkan agar Pemko Pekanbaru menyediakan lahan parkir, atau fasilitas parkir yang memadai dan nyaman. Sebab dibeberapa titik jalan nasional memang dilarang parkir kendaraan.(dea)

Unik, Serombongan Debt Collector di Pekanbaru Bawa Bunga dan Berjoget

Akhyar Ilyas Tukangi PSPS Pekanbaru

Buka Muskab Korpri Inhil, Bupati Herman Tekankan Penerapan Manajemen Talenta

LPS Diharapkan Buat Terobosan Baru dalam Pengelolaan Sampah

LAMR Minta Masalah TKD Segera Dituntaskan

Jelang Penetapan RAPBN 2027, Hendry Munief Sinkronisasi Program dengan Dispar dan Disperindag Riau