RUU Kawasan Industri Didorong Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Hendry Munief, mendorong agar Rancangan
Parlemen
Hal tersebut disampaikan Hendry dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-2 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (18/08), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hendry menjelaskan, Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyiapkan Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri dan Panja RUU Kawasan Industri. Dalam kunjungan kerja pengawasan ke salah satu kawasan industri di Kota Dumai pada masa reses, ia menemukan perlunya penguatan regulasi agar kawasan industri tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Baca Juga:
"Kondisi dari beberapa kawasan industri ini memang perlu ada regulasi, regulasi yang betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan industri itu," ujar Hendry.
Salah satu gagasan yang didorong adalah penguatan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan besar. Hendry mengusulkan agar melalui mekanisme tersebut dapat dibentuk kelompok kerja atau sistem khusus yang memberikan pendampingan bagi UMKM dan IKM di sekitar kawasan industri.
Baca Juga:
"Saya pikir perlu juga Kementerian Perindustrian menyiapkan pendampingan untuk industri kecil menengah dan UMKM yang ada di sekitar kawasan industri tersebut," tegasnya.
Menurut Hendry, kehadiran perusahaan dan kawasan industri harus menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Pelaku UMKM dan IKM di sekitar kawasan perlu mendapatkan akses pendampingan agar mampu meningkatkan kapasitas, memperkuat daya saing, serta memperoleh manfaat dari aktivitas industri yang berkembang di wilayahnya.
"Kita sedang mencoba merancang RUU Kawasan Industri yang membuat regulasi agar bukan saja perusahaan industri bisa mengambil keuntungan, tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kehadiran perusahaan industri tersebut," ujarnya.
Dengan demikian, ujar Anggota DPR RI Dapil Riau I tersebut, RUU Kawasan Industri harus menjadi instrumen untuk memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga UMKM dan IKM tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut tumbuh dan berkembang bersama kawasan industri.
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Hendry Munief, mendorong agar Rancangan
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bers
Pemerintahan
Wakapolda Riau Operasi Kuantan Merah Putih Presisi Ungkap Aktivitas PETI hingga Pemilik dan Pemodal
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pengabdian para anggota dewasa Gerakan Pramuka di Provinsi Riau mendapat penghormatan pada peringatan Hari Pra
Pendidikan
Dispusip Siak Usulkan &039Syair Raja Siak&039 Sebagai IKON 2026 ke Perpusnas RI
Pemerintahan
Berperan Sukseskan Tim Ekspedisi Merah Putih, Kapolsek Teluk Meranti dan Masyarakat Dapat Piagam Penghargaan pada Momen HUT RI
Pemerintahan
Satreskrim Polres Pelalawan Ungkap Kasus Galian C Ilegal di Kerumutan
Hukrim
HUT RI ke81, Ditbinmas dan Bid Humas Polda Riau Bersama Jurnalis Satukan Semangat Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PELALAWAN Pihak kepolisian didesak untuk mengusut tuntas peristiwa kebakaran yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Riau II, H. Mafirion, meminta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)
Parlemen