Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
TNI/Polri
"Bapak Presdien telah menetapkan kebijakan perlindungan pekerja secara konkret dan berdampak langsung, diantaranya melalui penguatan perlindungan pekerja melalui kebijakan strategis," kata SF Hariyanto Minggu (3/5/2026).
Adapun kebijakan tersebut berupa peningkatan pendapatan pengemudi online hingga kurang lebih 92 persen, pembentukan Satgas Mitigasi PHK, ratifikasi Konvensi ILO dan pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Baca Juga:
"Tak hanya itu, Presiden juga menjanjikan program 1 juta rumah buruh, penataan outsourcing agar lebih adil, serta percepatan revisi UU Ketenagakerjaan. Atas hal tersebut, Pemprov Riau siap mengimplementasikan kebijakan tersebut di daerah," kata SF Hariyanto.
Bahkan komitmen tersebut, dikatakan SF Hariyanto, bukan merupakan hal baru. Saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur pada 2024 lalu,dirinya telah meluncurkan Program PULUT KETAN (Perlindungan Pekerja Rentan).
Baca Juga:
"Saya mengambil sikap, Riau tidak menunggu, Riau bergerak lebih dulu. Hasilnya mulai terlihat, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Riau telah melampaui 1 juta orang, dan menempatkan Riau pada peringkat 10 nasional," katanya.
Namun, dirinya mengakui cakupan kepesertaan saat ini masih di bawah 40 persen. Artinya, lebih dari separuh pekerja di Provinsi Riau masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial. Terutama pada sektor informal, pekerja rentan, dan pekerja dengan penghasilan tidak tetap.
"Karena itu, kita menetapkan target yang jelas dan terukur, 85 persen pekerja di Provinsi Riau harus terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2029," katanya.
Hal itu juga mendukung target jangka panjang negara yang menetapkan 95 persen cakupan perlindungan tenaga kerja pada tahun 2045 sesuai RPJPN 2025-2045.
"Perlindungan tenaga kerja adalah komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Dunia usaha diharapkan memandang pekerja sebagai bagian dari keberlanjutan, serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam menjaga hubungan industrial, dan pemerintah akan terus hadir memastikan perlindungan yang lebih luas dan adil bagi seluruh pekerja," pungkasnya.(mcr)
Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, mengecam ker
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Pusat untuk melantik ratusan p
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi keman
Sosial
Polsek Bangko Pusako Sita Sabu 43,3 Gram dan Ratusan Amunisi Kaliber Berbeda
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar
Pendidikan
kabarmelayu.com,INHIL Polemik penguasaan lahan yang masuk dalam kawasan sitaan Satgas PKH di wilayah Ilog eks PT Agroraya Gematran di De
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komitmen Polda Riau dalam menumpas mafia lingkungan, tak mainmain. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskr
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan penertiban terhadap pengatu
Pemerintahan