"Bapak Presdien telah menetapkan kebijakan perlindungan pekerja secara konkret dan berdampak langsung, diantaranya melalui penguatan perlindungan pekerja melalui kebijakan strategis," kata SF Hariyanto Minggu (3/5/2026).
Adapun kebijakan tersebut berupa peningkatan pendapatan pengemudi online hingga kurang lebih 92 persen, pembentukan Satgas Mitigasi PHK, ratifikasi Konvensi ILO dan pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Baca Juga:
"Tak hanya itu, Presiden juga menjanjikan program 1 juta rumah buruh, penataan outsourcing agar lebih adil, serta percepatan revisi UU Ketenagakerjaan. Atas hal tersebut, Pemprov Riau siap mengimplementasikan kebijakan tersebut di daerah," kata SF Hariyanto.
Bahkan komitmen tersebut, dikatakan SF Hariyanto, bukan merupakan hal baru. Saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur pada 2024 lalu,dirinya telah meluncurkan Program PULUT KETAN (Perlindungan Pekerja Rentan).
Baca Juga:
"Saya mengambil sikap, Riau tidak menunggu, Riau bergerak lebih dulu. Hasilnya mulai terlihat, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Riau telah melampaui 1 juta orang, dan menempatkan Riau pada peringkat 10 nasional," katanya.
Namun, dirinya mengakui cakupan kepesertaan saat ini masih di bawah 40 persen. Artinya, lebih dari separuh pekerja di Provinsi Riau masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial. Terutama pada sektor informal, pekerja rentan, dan pekerja dengan penghasilan tidak tetap.
"Karena itu, kita menetapkan target yang jelas dan terukur, 85 persen pekerja di Provinsi Riau harus terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2029," katanya.
Hal itu juga mendukung target jangka panjang negara yang menetapkan 95 persen cakupan perlindungan tenaga kerja pada tahun 2045 sesuai RPJPN 2025-2045.
"Perlindungan tenaga kerja adalah komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Dunia usaha diharapkan memandang pekerja sebagai bagian dari keberlanjutan, serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam menjaga hubungan industrial, dan pemerintah akan terus hadir memastikan perlindungan yang lebih luas dan adil bagi seluruh pekerja," pungkasnya.(mcr)
Kasat Noki Respons Informasi Narkoba di Medsos, Personel Sisir Lokasi, Dua Orang Positif Narkoba
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Advokat Pejuang Keadilan Riau (TAPAK Riau) mendesak polisi untuk meningkatkan perkara dugaan penyalahgunaan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Inovasi pelayanan pemenuhan gizi bagi peserta didik terus dikembangkan untuk menciptakan pengalaman makan yang l
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi pemer
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE, MT menghadiri Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Hibah Rehab
Pemerintahan
kabarmelayu.com, KAMPAR Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga kekondusifan lingkungan,
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membentuk 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Kedua OPD tersebut yakni D
Pemerintahan
kabarmelayu.com,BANDUNG Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara militer pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah di Ta
TNI/Polri
Operasi Sarang Narkoba, Kombes Ronny 18 Bandar dan Kurir Diringkus
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) di aula lantai
Pemerintahan
