Rabu, 18 November 2026 WIB

2018, Pemkab Bengkalis Terapkan Sistem Aplikasi Non Tunai BRK

Harijal - Jumat, 26 Januari 2018 10:40 WIB
2018, Pemkab Bengkalis Terapkan Sistem Aplikasi Non Tunai BRK
Diskominfo Bengkalis
Sosialisasi yang dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Adi Sutrisno, Kabid Statistik, Nikmatullah, Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik

BENGKALIS, kabarmelayu.com - Mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerapkan sistem Aplikasi Non Tunai Bank Riau Kepri untuk pembayaran gaji ASN, gaji honorer dan insentif.

Transaksi non tunai ini, guna mensukseskan program pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 dan SE Mendagri No. 910/1867/SJ tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki keuntungan yakni, terintegrasi, mudah, real-time, dan aman.

Untuk mengaplikasikan sistem non tunai ini, pihak Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis telah melakukan audiensi, sekaligus sosialisasi dan simulasi tentang penerapan sistem ini. Seperti dilakukan pada Kamis siang, 25 Januari 2018, simulasi dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Baca Juga:

Pada kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri langsung Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Adi Sutrisno, Kabid Statistik, Nikmatullah, Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik Basri, serta sejumlah staf.

Plt Diskominfotik mengatakan menyambut baik akan dilaksanakan pembayaran non tunai untuk meningkatkan tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

Baca Juga:

"Transaksi non Tunai ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam meminimalisir kekurangan dan kesalahan karena bersifat transparan dan akuntabel," ungkap Johansyah.

Johansyah mengapresasi langkah pemerintah pusat dengan menerapkan transaksi non tunai karena hak-hak pegawai itu langsung kepada yang bersangkutan. Selain itu, kata dia, suka tidak suka transaksi non tunai harus dijalankan, karena intruksi ini langsung dari pemerintah pusat.

"Semua SKPD, pegawai, dan pegawai honorer tidak lagi memegang uang pada saat keluar, hanya memegang kartu ATM, jadi kalau yang malas ke bank untuk menarik uang itu resikonya sendiri," ungkapnya.***

SHARE:
beritaTerkait
Bupati Inhil Serahkan 274 Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru Magrib Mengaji, 534 Nelayan Turut Terlindungi
Dilantik Kapolda, AKBP Rooy Noor Jabat Kapolres Kuansing
Pemko Gandeng BWSS Tangani Banjir Tepian Sungai Siak Pekanbaru
Kasus Perdagangan Orang, Seorang Wanita di Kampar Ditangkap
Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
Personel Gabungan Tertibkan Bangunan Liar di Air Hitam Pekanbaru
komentar
beritaTerbaru