Jambore PGRI ke-81 dan HGN di Inhil Resmi Ditutup
kabarmelayu.com,INHIL Jambore dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke81 dan Hari Guru Nasional (H
Pemerintahan
Kabar Melayu (PEKANBARU) - Meskipun Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Parkir di jalan umum Kota Pekanbaru telah disahkan pihak eksekutif dan legislatif Kota Pekanbaru, namun sebelum Perda ini dijalankan haruslah mendapatkan persetujuan dari Pemprov Riau. Bahkan Pemprov Riau menyarankan perda ini tidak diterapkan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Ikhwan Ridwan kepada wartawan. Dikatakannya, kebijakan baru tersebut bisa saja dibatalkan. Sebab hasil pembahasan dari DPRD Kota Pekanbaru akan meminta persetujuan Pemerintah Provinsi Riau.
"Baru itu bisa diterapkan setelah mendapat persetujuan dari kita (Pemprov, red)," katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (3/11).
Dijelaskannya, hingga saat ini pihaknya khususnya dirinya sendiri belum menerima draf Perda kenikan tarif parkir itu. Pemerintah Provinsi Riau menganjurkan kepada Pemerintah Kota Pekabaru agar peraturan itu tidak diterapkan.
"Mengenai kebijakan itu, saya sarankan agar Perda tersebut dibatalkan. Angka itu lebih tinggi dari Pergub Parkir DKI Jakarta,"tuturnya.
Seperti diketahui, Pansus DPRD Pekanbaru sudah mengesahkan Ranperda Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi Perda, pada Senin (2/11/2015) kemarin. "Pemprov bisa mengusulkan agar itu dibatalkan,"sambung Ikhwan.
Ikwan melihat, alasan untuk mengurangi kemacetan juga dianggap tidak relevan. Sebab dikhawatirkan tukang parkir sendiri tidak mengerti batasan zona yang ditetapkan. Saat ini petugas parkir hanya tahu bahwa tarif parkir di Kota Pekanbaru sudah naik.
Baca: Ini Tarif Baru Parkir di Pekanbaru
Secara umum di dalam pasal 43 UU LLAJ No 22 tahun 2009 dikatakan bahwa Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan kota atau jalan desa yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan.
"Ada beberapa tempat yang melarang parkir di pinggir jalan, diantaranya, Jalan nasional dan jalan provinsi pada jarak 6 meter sebelum dan sesudah hidrant, Pada jalan 2 arah yang lebarnya kurang dari 6 meter, Pada jalan dengan jarak 6 meter sebelum dan sesudah zebra cross, Pada jarak 25 meter dari persimpangan, Pada jarak 50 m dari jembatan dan Pada jarak 100 meter dari perlintasan sebidang.
Seperti yang tertera dalam draf perda itu yakni untuk kendaraan roda dua, yang biasanya dikenakan sebesar Rp1.000 menjadi Rp5.000, sementara untuk roda dua dari Rp2.000 menjadi Rp8.000 ribu.
Perda Parkir yang baru disahkan, zona I tarif parkir roda empat dipungut Rp 8 ribu dan roda dua Rp 4 ribu. Zona II, roda empat dipungut Rp 5 ribu dan roda dua Rp 3 ribu. Zona III, roda empat dipungut Rp 2 ribu roda dua Rp 1.000 dan roda 6 Rp 10 ribu. Zona IV roda empat dipungut Rp 2 ribu dan roda dua Rp Rp 1.000.(rec)
Baca Juga:
kabarmelayu.com,INHIL Jambore dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke81 dan Hari Guru Nasional (H
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2026, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesi
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kecelakaan lalu lintas maut kembali terjadi di Jalan Tol PekanbaruDumai (Permai), tepatnya di KM 40600 A, Sabt
Peristiwa
Kasat Noki Sisir Sudut Kota hingga Kampung Narkoba, 5 Orang yang Diciduk Positif Narkoba
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tiga penumpang mobil Datsun Go mengalami lukaluka setelah kendaraan yang mereka tumpangi menabrak truk Hino Fus
Peristiwa
kabarmelayu.com,INHIL Ruas jalan provinsi Bagan JayaEnok, saat ini mulai dilakukan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Parlemen
Pemimpin Redaksi Media Nasional Alumni Paramadina Berkumpul, Bahas Masa Depan Jurnalisme
Article
HUT Brimob, Kapolda Riau Gaungkan Semangat Pengabdian untuk Rakyat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih
Politik
kabarmelayu.com,INHIL Pembangunan jembatan penghubung Desa Sungai Junjangan dan Desa Sungai Raya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau,
Peristiwa