Kembali Buka, Pesantren Diminta Koordinasi dengan Gugus Tugas

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan pengasuh pondok pesantren tak bisa secara sepihak memutuskan membuka kembali pesantren di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Deputi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono pengasuh pondok pesantren harus membahas hal tersebut bersama gugus tugas daerah.

"Bahwa pengurus pondok pesantren perlu berkoordinasi dengan gugus tugas daerah," kata Agus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar
• HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Dia lantas mengungkap kasus satu pesantren yang memiliki 15 ribu santri dan berniat membuka kembali fasilitas mereka. Padahal, kata Agus, wilayah tempat pesantren itu masih tergolong ke zona merah. 

"Apa yg akan terjadi jika muncul kluster dalam jumlah yang besar, sementara fasilitas kesehatan tak memadai. Jadi hal seperti ini, kesehatan tetap menjadi pertimbangan utama," katanya.

Baca Juga:

• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal
• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pertimbangan lain adalah para santri yang berasal dari lintas provinsi. Dengan kondisi tersebut, menurut Agus, butuh pertimbangan sangat cermat untuk membuka kembali pondok pesantren.

"Terutama santri dari daerah yang dinyatakan merah covid, maka perlu membawa hasil rapid test. Hal ini penting agar tidak muncul kluster baru," katanya.

Agus menekankan lagi bahwa banyak pertimbangan yang harus diperhatikan ketika pondok pesantren kembali dibuka. Apalagi, kondisi sekitar 28.000 pesantren yang tersebar di Indonesia juga sangat beragam.

Pun dengan fasilitas setiap pondokan yang tak bisa disamaratakan. Tak hanya itu, para santri juga terbiasa melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kebiasaan di masing-masing daerah mereka berasal.

Dia tak menampik ada beberapa pondok pesantren memilih untuk membuka secara bertahap sambil menerapkan Protokol Covid secara ketat.

Adapun pemerintah, kata dia, siap membantu memenuhi fasilitas kesehatan dan kebersihan di pondokan-pondokan yang belum memiliki fasilitas lengkap.

"Kementerian PUPR akan segera melakukan assesment terhadap pondok pesantren dan siap membantu menyediakan fasilitas MCK, sanitasi, tempat wudu. Pesantren harus menjadi pusat percontohan hidup kenormalan baru yakni 'hidup bersih dan sehat," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pesantren di wilayah Jawa telah mewacanakan untuk membuka lagi aktivitas pendidikan keagamaan meski wabah corona belum berakhir. Di antaranya Pondok Pesantren al-Falah Ploso dan Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Salah satu pengurus Pesantren al-Falah Ploso, M Ma`mun Mahfud mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan hal-jal yang menjadi panduan new normal dalam proses pembelajaran.

"Mengenai pengaturan ulang bagaimana pelaksanaan nanti pendidikan," ujar Ma`mun dalam dialog virtual dengan Tim Gugus Tugas Covid-19, Selasa (9/6). 

(CNNIndonesia.com)

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku