DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka Januari 2021

JAKARTA - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi isu pendidikan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembukaan sekolah tatap muka yang mulai diberlakukan pada Januari 2021.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan pihaknya banyak mendapat masukan dari orang tua murid yang khawatir dengan kebijakan tersebut lantaran pandemi covid-19 belum mereda.

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran covid-19 yang kian tak terkendali," ujar Syaiful dalam keterangan resmi, Kamis (24/12).

Baca Juga:

• Keanggotaan Dicabut, Dahari Kembalikan KTA PWI
• Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal

Menurut Syaiful, pembelajaran tatap muka merupakan solusi dalam mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar bagi siswa selama masa pandemi covid-19. Kendati demikian, kasus aktif covid-19 hingga kini masih terus bertambah.

"Akhir bulan ini tren peningkatan kasus covid-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun," ucap dia.

Baca Juga:

• Polsek Kandis Perkuat Budaya Gotong royong Bersama Petani, Wujudkan Hasil Ketahanan Pangan yang Melimpah
• Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah

Sebagai solusi, politikus PKB ini berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyempurnakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, terang dia, adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberian wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan.

Kemendikbud, ucap Syaiful, juga bisa bekerja sama dengan kementerian lain dalam hal penyediaan gawai dan kuota internet.

"Kemendikbud juga bisa mendorong dinas-dinas pendidikan di daerah untuk menggalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie-talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga sudah meminta pemerintah agar memikirkan secara matang rencana pembelajaran tatap muka di sekolah di tengah merebaknya penularan virus corona.

Sebagai informasi, Mendikbud Nadiem Makarim telah mengizinkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021.

Keputusan pembukaan sekolah tatap muka harus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah.

Namun, beberapa daerah memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka pada bulan depan. Salah satunya adalah Jawa Tengah.

(sumber: CNNIndonesia.com)

Keanggotaan Dicabut, Dahari Kembalikan KTA PWI

Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal

Polsek Kandis Perkuat Budaya Gotong royong Bersama Petani, Wujudkan Hasil Ketahanan Pangan yang Melimpah

Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah

Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

Siak Raih Peringkat VI pada MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, Wabup Syamsurizal: Terus Tingkatkan Prestasi