Lembaga Pendidikan Swasta Terkendala Dana Operasional

DURI - Lembaga pendidikan swasta yang ada di Kecamatan Mandau menghadapi sejumlah kendala. Selain kekurangan sarana dan prasarana, juga kekurangan dana operasional. Kenyataan tersebut dikatakan Wakil Kepsek Bidang Humas STM Muhammadiyah Duri, HM Yunus Ras, Jumat (17/2/17) kemarin.

“Kalau ditanya kekurangan tentu sangat banyak. Mulai dari sarana prasarana pendukung hingga ke dana operasional. Namun demikian, akses lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah agak terbatas. Salah satunya dikarenakan ada kesan bahwa pendidikan swasta itu kaya dan banyak duit,” ujar M Yunus.

Diakuinya, memang ada sejumlah lembaga pendidikan swasta di Mandau dan Pinggir yang bisa dikatakan kaya dan bonafid. Contohnya Yayasan Pendidikan Cendana dan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara. “Sayangnya, kedua lembaga pendidikan itu seolah dijadikan barometer untuk daerah ini. Kedua yayasan itu memang bisa dikatakan kaya. Tapi banyak yayasan pendidikan lain di Mandau masih keteteran,” terangnya.

Baca Juga:

• FAP-Tekal Dumai Desak Kejelasan Kasus Andi Setiawan, Kejari Belum Beri Kepastian
• Soal LGBT, Sekda Riau: Butuh Penanganan Terpadu

STM Muhammdiyah Duri menurut Yunus, dapat dijadikan sebagai contoh kasus. Meski dikelola pihak swasta, keuangannya tidaklah memadai. “SPP untuk kelas satu Rp200 ribu, kelas dua Rp175 ribu, dan untuk kelas tiga Rp150 ribu. Dana itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan rutin saja. Tidak berlebih untuk membangun fasilitas tambahan,” katanya.

Kalau SPP dibayar siswa dengan lancar, tidak akan terlalu repot. Tapi kalau cukup banyak siswa yang menunggak SPP, pihak sekolah pun kewalahan. “Menaikkan SPP seperti di sekolah swasta bonafid di Duri jelas sulit. Apalagi kondisi ekonomi orang tua siswa kini sangat tidak menggembirakan.

Baca Juga:

• Duka Mendalam Koni Dumai atas Berpulangnya Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin
• Oknum Anggota Polri Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak Terancam PTDH

“Bayangkan, dari 300 siswa kami, sekitar 25 persen diantaranya terpaksa bekerja sepulang sekolah. Dengan bekerja apa yang mungkin, mereka dapat uang jajan dan tak minta lagi ke orang tuanya. Kita berharap agar kenyataan ini menjadi pertimbangan bagi Pemkab untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan swasta,” pungkas M Yunus.

 

 

sumber: riaupos.co

 

FAP-Tekal Dumai Desak Kejelasan Kasus Andi Setiawan, Kejari Belum Beri Kepastian

Soal LGBT, Sekda Riau: Butuh Penanganan Terpadu

Duka Mendalam Koni Dumai atas Berpulangnya Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin

Oknum Anggota Polri Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak Terancam PTDH

DPD KNPI Dumai Ikuti Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-98

Hingga Oktober 2026, DPKP Pekanbaru Catat 166 Bangunan Terbakar dan 28 Kasus Karhutla