HMI: Perwako Perparkiran Pemko Pekanbaru Biang Masalah

PEKANBARU - HMI Cabang Pekanbaru melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Habza JA menilai regulasi yang dibuat oleh Pemko Pekanbaru menjadi problem di tengah masyarakat Kota Pekanbaru.

"Melalui investigasi kami di lapangan banyak masyarakat yang mengeluh terkait kenaikan tarif parkir tersebut. Tak sampai di situ, juru parkir pun ada yang mengeluh karena selalu cek cok setiap kali menagih uang parkir," ujar Habza JA.

Habza menilai dengan naiknya tarif parkir di Kota Pekanbaru dengan alasan menambah pendapatan daerah, padahal kurang konsepnya Pemko dalam membuat kebijakan dan tidak mempertimbangkan aspek sosiologis maupun aspek pelayanan.

Baca Juga:

• Distankan Pekanbaru Gelar Vaksinasi Rabies Gratis 1 Agustus Hingga 30 September 2026
• Dari Modal 70 Ribu Rupiah, Hingga Jadi Referensi Akademik Dunia, Buku Muhammad Ja'far Hasibuan diluncurkan di UI

"Dinilai dari aspek sosiologis di Kota Pekanbaru yang notabenenya banyak perantau atau luar daerah, dan masih banyak juga masyarakat miskin kota yang serba kekurangan pasca dilanda covid-19, dalam hal ini kami menilai Pemko kurang kreatif dan tidak memikirkan masyarakat kelas bawah dalam membuat kebijakan, padahal Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau yang seharusnya menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam membuat sebuah kebijakan," jelasnya. 

HMI Cabang Pekanbaru juga menilai Perwako No 41/2022 terkesan dipaksakan, dan tidak adanya pertimbangan untuk membangun dan kemajuan Kota Pekanbaru ke depan.

Baca Juga:

• Alarm Krisis Fiskal Kabupaten Bengkalis
• Bupati Herman Dampingi Kapolda Riau Kunker di Kecamatan Concong

"Kami dari Bidang PPD HMI Cabang Pekanbaru melakukan penelitian  kuantitatif pasca ditetapkannya  Perwako No. 41/2022 perubahan atas Perwako No.148/2020 tentang tarif layanan parkir pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Perwako ini tertanggal 9 Mei 2022 ditandatangani oleh Wali Kota Pekanbaru saat itu, Firdaus, namun mulai berjalannya pada tanggal 1 September 2022 pada saat Pj Wali Kota Muflihun yang dalam hal ini Pj Muflihun juga kena efek oleh kebijakan tersebut padahal aturan itu sudah ada sebelum beliau diangkat jadi Pj," jelasnya. 

Sampai saat ini belum ada tindakan ataupun upaya dalam penanggulangan kenaikan harga parkir yang sudah jelas memberatkan masyarakat, tidak hanya itu Habza JA yang juga Demisioner Gubernur Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Unilak juga menilai dari aspek pelayanannya juga sangat buruk.

"Dengan naiknya tarif parkir kita berharap pelayanannya juga diperbaiki, namun sama-sama kita rasakan sendiri lah gimana itu pelayanannya, ketika kita mau parkir mobil atau motor kadang kadang juru parkirnya tidak ada di tempat, pas ketika kita mau balik tiba tiba juru parkirnya baru keliatan, Saya tidak sepenuhnya menyalahkan juru parkir karena saya tanya ke jukir lansung apa tidak ada Pemko melalui Dishub ngasih pemahaman bagaimana melayani dan bagaimana SOP dalam pelayanan perparkiran, jukir nya bilang tidak ada, artinya juru pakir belum mendapat pelatihan sebelum bertugas sehingga tidak paham dengan SOP pelayanan penyelenggaraan pelayanan parkir kepada masyarakat," ujar Habza.

Kabid PPD HMI Cabang Pekanbaru juga menyoroti terkait setoran dari uang parkir ke kas daerah yang dinilai tidak transparan.

"Sampai saat ini kita tidak pernah tau bagaimana aturan terkait pembagian uang perkir tersebut antara pihak ke tiga dengan Pemko, juga ketransparansian pendapatan perparkiran juga kita tidak pernah tau, belum lagi adanya dugaan kami banyak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan sampai pengutipan uang parkir, semuanya tertutup sekali," katanya. 

HMI Cabang Pekanbaru juga meminta BPK audit Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

"Kami akan menyurati BPK RI Perwakilan Daerah Riau agar audit Dishub dan Bapenda Kota Pekanbaru, supaya semuanya jelas dan masyarakat Kota Pekanbaru tidak menaruh kecurigaan terhadap pelayan masyarakat tersebut," tutup Habza. (rls)

Distankan Pekanbaru Gelar Vaksinasi Rabies Gratis 1 Agustus Hingga 30 September 2026

Dari Modal 70 Ribu Rupiah, Hingga Jadi Referensi Akademik Dunia, Buku Muhammad Ja'far Hasibuan diluncurkan di UI

Alarm Krisis Fiskal Kabupaten Bengkalis

Bupati Herman Dampingi Kapolda Riau Kunker di Kecamatan Concong

Pemda di Bawah Tekanan Fiskal, Dipastikan Tak Ada PHK PPPK di Riau

DAS Empat Sungai Besar di Riau Kritis!