BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB

kabarmelayu.com,JAKARTA — Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., mengecam langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.

Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI tersebut menilai pengangkatan isu Papua di forum internasional tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik serta mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional," tegas Syahrul Aidi, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia
• RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

Anggota DPR RI dari Riau itu menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, serta kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, pembahasan tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta, data yang terverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Indonesia.

"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:

• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting
• Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Syahrul juga meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.

"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," pungkasnya.

BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik, sekaligus menjaga kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Ekosistem Kendaraan Listrik Didorong Tak Berhenti di Pabrik

Dua Legislator PKS Riau Motivasi Mahasiswa UNRI Mandiri Sejak Kuliah