Legalisasi Tambang Rakyat Dipercepat, WPR Kuansing Prioritas
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Riau terus di
Pemerintahan
Mendagri menyebutkan, biasanya akan muncul calon kepala daerah yang mengunakan instrumen bagi sembako kepada masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan ada sistem borong sembako yang berakibat pada kelangkaan.
Sebab terang dia, sembako menjadi salah satu cara yang digunakan sebagian calon kepala daerah untuk menarik perhatian masyarakat, karena kalau bagi-bagi uang sudah pasti terkena money politik.
Baca Juga:
"Perlu diwaspadai calon kepala daerah mengunakan instrumen bagi sembako dan lain-lain, karena kalau bagi-bagi uang takut terkena money politik. Jadi instrumen sembako borong beras bisa terjadi, untuk itu kepala daerah perlu diwaspadai," katanya, dalam rakor pengendalian inflasi secara virtual, Senin (4/11/24).
Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk mengantisipasi dan melakukan pengecekan stok sembako di berbagai tempat, mulai dari di Bulog, pasar maupun pedagang.
Baca Juga:
Hal tersebut katanya untuk memastikan apakah stok sembako ini tersedia menjelang pelaksanaan Pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November mendatang.
"Rekan-rekan kepala daerah untuk mengantisipasi stok, dan harus ngecek stok di pasar, di bulog, di pedagang, apakah cukup atau tidak," ujarnya.
Mendagri melanjutkan, jika terjadi fenomena borong memborong jelang Pilkada ini, dan kemudian terjadi kelangkaan maka dikhawatirkan banyak masyarakat yang tidak kebagian sembako.
Untuk itu, terang dia, selain Bawaslu, pemerintah daerah juga perlu waspada terhadap upaya mencegah kelangkaan jelang Pilkada tersebut.
"Kalau sampai terjadi fenomena borong memborong dan kemudian terjadi kelangkaan, kasihan yang tidak kebagian. Untuk itu perlu ada upaya selain Bawaslu tentunya perlu kita ingatkan jangan sampai ada praktek money politik dan diwaspadai pula kelangkaan sembako," tuturnya.
"Perlu dilakukan pengecekan stok. Jadi jika terjadi kelangkaan, siap di gelontorkan. Dan nanti setelah selesai Pilkada barangnya ada lagi karena borong memborong nya sudah selesai, ini kira-kira yang perlu kita waspadai menjelang 27 November," tutup dia.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Riau terus di
Pemerintahan
Mabes Polri kembali melakukan rotasi jabatan besarbesaran di jajaran Polda Riau. Sejumlah Pejabat Utama (PJU)
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan. Vaksin
Kesehatan
Polsek Kandis Bersiap Jelang Panen Raya Jagung Tumpang Sari di Kampung SamSam
Lingkungan
Kemnaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026&ndash2030
Pemerintahan
kabarmelayu.com,SIAK Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
Hukrim
Lepas Kafilah MTQ Siak, Bupati Afni Bonus Naik 10 Persen dan Hadiah Umrah Tetap Diberikan
Pemerintahan
Tim Supervisi Tinjau Posko Kampung Tangguh Anti Narkoba Polresta Pekanbaru
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menjenguk Muhammad Lutfi, mahasiswa yang terluka saat aksi unjuk rasa di
Hukrim
Menuntut Keadilan Migas Pemkab Siak Dukung KPK Benahi Sengkarut PI 10 demi Kesejahteraan Rakyat
Pemerintahan