Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan

kabarmelayu.com,JAKARTA – Tokoh pers sekaligus aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) Indonesia, Wilson Lalengke, turut ambil bagian dalam ajang internasional yang membahas eskalasi keamanan global. Pada Jumat, 10 Juli 2026, ia hadir sebagai pembicara dalam acara Telekonferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata.

Pertemuan daring yang digelar melalui aplikasi Zoom tersebut menjadi salah satu wadah krusial di tengah memanasnya peta geopolitik dunia saat ini. Tidak kurang dari 250 partisipan dari berbagai belahan dunia memadati ruang virtual ini. Komposisi peserta mencakup jajaran representasi resmi negara Rusia di ratusan negara sahabat, para pakar strategis, praktisi militer internasional, jurnalis global, hingga para aktivis HAM dari berbagai benua.

Diskusi prestisius tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata, Ms. Iulia Zhdanova, yang memandu jalannya acara langsung dari Wina, Austria. Di hadapan forum yang dihadiri para pembuat kebijakan dan pengamat militer internasional, Wilson Lalengke diberikan kesempatan khusus untuk menyampaikan pandangan resmi serta seruan kemanusiaannya secara langsung.

Baca Juga:

• Panglima TNI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand
• Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho

Dalam pidatonya yang bertajuk "The Cost of Conflict and the Imperative of Peace" (Biaya Konflik dan Keharusan untuk Damai), Wilson Lalengke secara gamblang menyoroti dampak nyata dari ketegangan bersenjata terhadap masyarakat sipil, khususnya krisis kemanusiaan yang mendalam yang tengah terjadi di wilayah Kherson.

Ia membuka pemaparannya dengan memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara yang telah memfasilitasi dialog ini sebagai platform vital untuk memediasi data dan realitas di lapangan. Menurutnya, angka-angka statistik, tinjauan peta strategi, maupun kecanggihan alutsista sering kali membuat dunia abai terhadap satu kenyataan brutal: ada nyawa manusia yang hancur secara sistematis di balik keputusan-keputusan militer.

Baca Juga:

• Menanti Keadilan di PN Jaksel, Praperadilan Kasus Kriminalisasi Aktivis Lharsen Yunus Dijadwalkan 14 Juli 2026
• DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat

Secara spesifik, Petisioner HAM PBB 2025 itu mengecam tindakan pemasangan ranjau pada akses jalan publik serta segala bentuk pemutusan rantai pasokan logistik penting, seperti makanan, obat-obatan, dan layanan medis darurat. Baginya, pemblokiran kebutuhan dasar ini bukan lagi sekadar bentuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, melainkan sebuah kegagalan kolektif atas rasa kemanusiaan yang kita miliki bersama sebagai mahluk hidup.

Guna memperkuat fondasi argumen moralnya, lulusan pasca sarjana di bidang ilmu Etika dari tiga universitas terbaik di Eropa ini mengutip pemikiran mendalam dari filsuf besar era Pencerahan, Immanuel Kant, mengenai Categorical Imperative (Imperatif Kategoris). Kant merumuskan prinsip moral utama bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan akhir pada dirinya sendiri (an end in themselves), dan jangan pernah hanya dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan lain (merely as a means to an end).

Wilson Lalengke menilai, panggung geopolitik modern saat ini telah membalikkan pepatah moral universal tersebut secara berbahaya. Nyawa manusia, baik warga sipil tidak berdosa yang berjuang bertahan hidup di Kherson maupun para prajurit yang dikirim ke garis depan pertempuran, kini direduksi dan diperlakukan layaknya bidak catur politik semata demi ambisi teritorial dan kekuasaan. Ketua Umum PPWI ini menegaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kegagalan moral besar yang tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh kemenangan strategi militer mana pun di dunia.

Kehadiran perwakilan Indonesia dalam telekonferensi tingkat dunia ini ditegaskan bukan sekadar sebagai pengamat pasif atau pencatat dokumen tragedi. Wilson Lalengke memanfaatkan panggung tersebut untuk mengeluarkan seruan mendesak tanpa kompromi demi dihentikannya mesin-mesin kekerasan secepat mungkin.

Ia menekankan bahwa perdebatan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar harus segera dilampaui demi mengutamakan kebutuhan kemanusiaan yang jauh lebih mendesak. Setiap hari konflik ini dibiarkan terus berlanjut, maka setiap hari pula akan ada lebih banyak keluarga yang hancur dan masa depan generasi muda yang terhapus di kedua belah pihak yang bertikai.

Menutup pernyataannya di hadapan ratusan tokoh militer dan diplomat dunia, Wilson Lalengke mengajak forum yang diprakarsai oleh Pemerintah Republik Federasi Rusia tersebut agar bertransformasi menjadi katalisator definitif yang mampu mendorong resolusi perdamaian yang nyata. Ia meminta dunia internasional untuk kembali memprioritaskan kesucian hidup manusia di atas segalanya, membungkam suara senjata, dan segera meretas jalan menuju koeksistensi yang rasional melalui jalur diplomatik yang bermartabat. (TIM/Red)

Panglima TNI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand

Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho

Menanti Keadilan di PN Jaksel, Praperadilan Kasus Kriminalisasi Aktivis Lharsen Yunus Dijadwalkan 14 Juli 2026

DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat

Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi