APBD Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 Triliun
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
Kelompok tani tersebut juga mempertanyakan pihak-pihak yang disebut mengatasnamakan masyarakat Kota Garo dalam penolakan terhadap penugasan pengelolaan lahan.
Mereka menduga munculnya penolakan berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu yang sebelumnya memperoleh keuntungan dari aktivitas perkebunan di kawasan tersebut.
Menurut kelompok tani, setelah pengelolaan lahan berada dalam mekanisme resmi negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara, seluruh aktivitas perkebunan harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kelompok Tani Kesepakatan Bersama menyebut hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) wajib disetorkan melalui rekening resmi PT Agrinas Palma Nusantara pada kluster PKH Bank Mandiri. Dalam skema tersebut, pengelola mendapatkan bagian sebesar 60 persen sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Mereka menilai perubahan mekanisme tersebut dapat menghilangkan ruang bagi pihak-pihak yang sebelumnya memperoleh keuntungan secara pribadi dari aktivitas di kawasan tersebut.
Kelompok tani juga menuding terdapat upaya membawa nama masyarakat Kota Garo untuk menciptakan pertentangan antarmasyarakat.
Namun demikian, seluruh tudingan tersebut merupakan versi dan pernyataan dari Kelompok Tani Kesepakatan Bersama dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang dituding.
Kelompok Tani Kesepakatan Bersama menegaskan akan tetap menjalankan tugas pengelolaan perkebunan sesuai mandat yang diterima.
Pengelolaan tersebut mencakup pemeliharaan perkebunan hingga pemenuhan target produksi setiap bulan sesuai ketentuan dalam penugasan.
Mereka juga mengaku telah menginventarisasi pihak-pihak yang mereka sebut sebagai aktor intelektual yang melakukan intimidasi dan upaya mengadu domba di lapangan.
Nama-nama tersebut, menurut kelompok tani, akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami akan tetap melaksanakan tugas pengelolaan perkebunan, pemeliharaan, hingga pemenuhan target produksi per bulan sesuai mandat negara," tegas mereka.
Di tengah polemik yang berkembang, Kelompok Tani Kesepakatan Bersama menyatakan tetap membuka kesempatan bagi masyarakat Kota Garo yang ingin bekerja dan terlibat dalam pengelolaan perkebunan secara legal.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat yang ingin bekerja secara jujur dan mengikuti mekanisme resmi dipersilakan bergabung melalui skema kemitraan dengan BUMN.
"Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi warga Kota Garo yang benar-benar ingin bekerja secara jujur dan legal di bawah naungan kemitraan resmi BUMN," ujar kelompok tersebut.
Kelompok Tani Kesepakatan Bersama berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta menyerahkan setiap persoalan yang berkaitan dengan legalitas dan pengelolaan kawasan kepada mekanisme hukum dan institusi negara yang berwenang.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU AKBP Rooy Noor resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kuantan Singingi (Kuansing) Dia menggan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Suma
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TP
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPR RI, Hendry Munief, mengapresiasi penyelenggaraan Smansa Festival ke3 Tahun 2026. Kegiatan tersebu
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 lapak atau kios bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, K
Sosial
kabarmelayu.com,DUMAI Bea Cukai Dumai memusnahkan berbagai barang ilegal hasil penindakan sepanjang 2023 hingga September 2026 dengan to
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menyiapkan gebrakan baru bagi masyarakat Kota Bertuah.Pada tahun 2027
Pemerintahan