SMSI Riau Minta Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 Dikaji Ulang
kabarmelayu.com,PEKANBARU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) mengkaji ulang implement
TNI/Polri
Pertemuan yang berlangsung sejak Senin (17/6) ini membahas isu-isu keamanan dan keselamatan laut. Dalam praktiknya, peserta terbagi dalam 5 kelompok kerja antara lain: Kelompok Kerja Pencarian dan Penyelamatan, Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas, Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Pelanggaran Hukum di Laut, Kelompok Kerja Perlindungan Lingkungan, dan Kelompok Kerja Pertukaran Informasi.
Dalam kesempatan ini, Laksma Bakamla Eka Satari merupakan Ketua dalam Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas. Kelompok kerja ini membahas upaya-upaya yang dilakukan seluruh anggota untuk membekali dan meningkatkan kapasitas personel dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di laut.
Baca Juga:
Selain itu, disampaikan pula rencana pelaksanaan Capacity Building Program for HACGAM pada bulan Agustus 2024 mendatang, dan juga undangan kepada seluruh anggota HACGAM untuk menghadiri Coast Guard Symposium dalam ajang Indo Defence Expo & Forum di Indonesia, bulan November 2024.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas beberapa inisiasi baru, diantaranya keikutsertaan Inggris sebagai observer pada pertemuan High-Level Meeting of HACGAM ke-20, dan usulan Pembentukan Kelompok Kerja baru yang akan diintegrasikan dengan Kelompok Kerja Pertukaran Informasi.
Baca Juga:
Inisiasi ini kemudian akan diajukan pada pertemuan HLM HACGAM ke-20 pada bulan September 2024 mendatang, untuk mendapatkan persetujuan dalam pertemuan di level Pimpinan.
Untuk diketahui, WLM HACGAM merupakan pertemuan tingkat operasional antar coast guard se-Asia yang diselenggarakan setiap tahun. Pada tahun ini, WLM HACGAM dihadiri oleh 17 negara anggota, meliputi Australia, Bahrain, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Tak hanya itu, Inggris turut hadir sebagai observer, serta The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre (ReCAAP ISC) dan Global Maritime Crime Programme United Nations Office on Drugs and Crime (GMCP-UNODC) sebagai associated members. (Humas Bakamla RI)
Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) mengkaji ulang implement
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satu tahun setelah dilaporkannya dugaan tindak pidana lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang
Hukrim
Siswi UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar, Almira Akni Inayah, berhasil mengharu
Pendidikan
Gerak Cepat, Polsek Bina Widya Ungkap Kasus Curanmor 10 TKP
Hukrim
Polsek Kandis dan Petani Bersama Merawat Tanaman Jagung agar Tumbuh Subur
Lingkungan
kabarmelayu.com,INHIL Teror serangan monyet yang terjadi dalam sepekan terakhir di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terus ber
Peristiwa
kabarmelayu.com,INHIL Anggota DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah keterba
Parlemen
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H.
Pemerintahan
kabarmelayu.com,SIAK Program pengembangan pertanian berbasis smart farming yang dijalankan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau bersama Gabun
Pemerintahan
kabarmelayu.com,RIAU Aksi penipuan dengan mencatut nama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, Raja Isyam Azwar, kembali terjadi.
Hukrim