99 Persil Sudah Dibebaskan, Pembebasan Lahan Flyover Simpang Panam Dipercepat

kabarmelayu.com,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang Panam, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Riau tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto dan menghadirkan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T)," kata SF Hariyanto.

Dari rapat tersebut, SF Hariyanto menegaskan, proses pengadaan tanah akan dipercepat.

Baca Juga:

• Jalan Poros PT. Padasa Enam Utama Kokar Rusak, Bus Sekolah dan Truk Sawit Terpuruk
• Pemasangan PJU Simpang MTQ Pekanbaru Digesa

"Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan dari hasil identifikasi terdapat sebanyak 166 persil lahan. Dari jumlah tersebut, bidang yang sudah bisa dibebaskan sebanyak 92 persil.

Baca Juga:

• Riau Butuh Rp22 Triliun untuk Mantapkan Jalan Provinsi
• DPRD Pekanbaru Apresiasi Rencana Pemprov, Dukung Pelebaran Jalan HR Subrantas

"Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya," ujar Zulfahmi.
Ia menjelaskan persoalan teknis terjadi di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya yang belum memiliki data leger jalan. Kondisi tersebut berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang sudah memiliki data, sehingga Ruang Milik Jalan (Rumija) sudah bisa diukur.
"Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur," jelasnya.
Namun, pihaknya bersama BPJN telah berkoordinasi untuk membuat surat keterangan yang menjadi bahan dalam penentuan batas Rumija.
"Sama bersama pak Tulak (Kepala BPJN Riau) sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang," ungkapnya.
Melalui rapat ini, Pemprov Riau berharap persoalan teknis pengadaan tanah dapat segera diselesaikan agar pembangunan Flyover Simpang Panam dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat bagi kelancaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Jalan Poros PT. Padasa Enam Utama Kokar Rusak, Bus Sekolah dan Truk Sawit Terpuruk

Pemasangan PJU Simpang MTQ Pekanbaru Digesa

Riau Butuh Rp22 Triliun untuk Mantapkan Jalan Provinsi

DPRD Pekanbaru Apresiasi Rencana Pemprov, Dukung Pelebaran Jalan HR Subrantas

Silaturahmi dengan Warga Tapung, Syahrul Aidi Bakal Dorong Penanganan Jalan Lintas Petapahan–Simpang Golombang

Jalan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Truk Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha