Tok! Revisi UU TNI Resmi Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/03/2025). Rapat ini menetapkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebelumnya belum pernah mengalami revisi selama lebih dari dua dekade, sementara tantangan dan dinamika ancaman terus berkembang. Oleh karena itu, revisi ini disahkan agar TNI dapat lebih responsif, adaptif, dan siap menghadapi perubahan lingkungan strategis, sekaligus memperkuat perannya dalam menjaga kedaulatan negara.

Menteri Pertahanan RI menegaskan bahwa revisi ini tetap meneguhkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. "Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Baca Juga:

• Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Berharap Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir
• Pemasangan Instal Raling Jembatan Gantung Bangko Pusako - Menggala Sakti Rohil Dikebut, Progres 74 Persen

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menambahkan bahwa perubahan UU ini tetap menghormati supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. "Perubahan ini tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga:

• Panglima TNI Tutup Pendidikan Pertama Akademi TNI Tahun 2026 di Cilangkap
• Kapolres Kampar Lakukan Kunjungan Silaturahmi dengan TNI dan Kejaksaan

Revisi ini resmi ditetapkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah melalui berbagai tahapan pembahasan. Regulasi baru ini diharapkan memperkuat institusi TNI, menyesuaikan aturan dengan dinamika keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TNI di masa mendatang.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertahanan, para Wakil Ketua DPR RI, Kasal, Kasau, Wakasad, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan dan TNI.

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Berharap Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir

Pemasangan Instal Raling Jembatan Gantung Bangko Pusako - Menggala Sakti Rohil Dikebut, Progres 74 Persen

Panglima TNI Tutup Pendidikan Pertama Akademi TNI Tahun 2026 di Cilangkap

Kapolres Kampar Lakukan Kunjungan Silaturahmi dengan TNI dan Kejaksaan

Panglima TNI Terima Kunjungan Silaturahmi Kapolri, Pererat Solidaritas TNI-Polri

Jangan Biarkan Meranti Tenggelam dalam Kebutaan Paradigma RUU Daerah Kepulauan