Konten Medsos Milik Media Massa Tak Bisa Kena UU ITE

kabarmelayu.comJAKARTA - Dewan Pers menegaskan, konten dari media sosial yang berafiliasi dengan perusahaan media massa bukan menjadi ranah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Saya rasa jelas ya, medsos yang berafiliasi dengan media massa, konten yang dihasilkan tetap produk jurnalistik," kata anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli di Semarang, dikutip dari Antara, Kamis (13/11/2025).

Hal itu disampaikan Jazuli menjawab pertanyaan peserta pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kebijakan Media Massa yang Bertanggungjawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S).

Baca Juga:

• Waspada! Akun WhatsApp Palsu Catut Nama Ketua PWI Riau, Modus Minta Uang Tiket
• Waspada Akun FB Palsu Catut Nama Plh Sekdako Pekanbaru

Ia mengatakan saat ini banyak perusahaan media massa yang juga memiliki medsos sebagai sarana untuk memublikasikan konten jurnalistiknya.

Jika terjadi sengketa informasi, medsos yang berafiliasi dengan perusahaan media massa semacam itu tetap menjadi ranah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga:

• Dewan Pers Bertemu KPPU, Bahas Ancaman Dominasi Platform Digital Terhadap Ekosistem Pers
• Diskominfo Siak Perkuat Kompetensi SDM Melalui Pelatihan Media Sosial dan AI

"Beda dengan medsos milik pribadi ya. Misalnya, medsos saya. Itu ranah UU ITE (jika terjadi sengketa informasi)," katanya.

Pada kesempatan itu, Jazuli mengapresiasi forum yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu sebagai langkah nyata membangun ekosistem media yang kredibel di tengah tantangan industri pers yang kian kompleks.

"Forum ini sangat baik dan positif di tengah turbulensi media yang kini dirasakan industri. Banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi maka kegiatan seperti ini penting untuk dilakukan secara reguler," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud membatasi ruang pers, melainkan memperkuat ekosistem media yang sehat.

"Kami sadar betul bahwa membentuk ekosistem media yang bersih dan jujur melibatkan banyak stakeholder. Karena itu, Kemenko Polhukam merangkul semua pihak agar bersama-sama mewujudkan media nasional yang sehat," katanya.

Ariefin menambahkan, perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut pemerintah dan pelaku media agar bergerak seirama.

"Kita berusaha mengimbangi perkembangan teknologi tanpa bekerja sporadis. Semua pihak kita rangkul supaya tidak tertinggal," katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Agung Hariyadi menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh penguatan ekosistem media lokal.

"Kami dorong media lokal tumbuh di daerah-daerah karena mereka yang paling tahu kondisi lingkungannya. Media juga menjadi pilar keempat demokrasi, jadi harus bisa memberikan informasi berimbang," katanya.

Waspada! Akun WhatsApp Palsu Catut Nama Ketua PWI Riau, Modus Minta Uang Tiket

Waspada Akun FB Palsu Catut Nama Plh Sekdako Pekanbaru

Dewan Pers Bertemu KPPU, Bahas Ancaman Dominasi Platform Digital Terhadap Ekosistem Pers

Diskominfo Siak Perkuat Kompetensi SDM Melalui Pelatihan Media Sosial dan AI

Pemerintah Larang Akun Medsos untuk Usia di Bawah 16 Tahun

Hati-hati, Muncul Akun Palsu Mengatasnamakan Plt Gubernur Riau