PEKANBARU - Deputi I Kemenko Perekonomian sekaligus Kepala Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Iskandar Simorangkir menyebutkan bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi di tahun 2021.
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara daring beberapa waktu lalu.
Langkah strategis tersebut yakni pertama seluruh TPID bisa menjaga inflasi dalam kisaran 3.0 persen-5.0 persen. Poin ini, kata Iskandar dapat dilakukan dengan cara memperkuat 4 pilar yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga:
"Kemudian kita juga menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," katanya saat membuka Sosialisasi Kriteria Evaluasi Kinerja TPID Thn 2020 (Award 2021) secara virtual, Kamis (4/3/21).
Kedua, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema "mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan.
Baca Juga:
Ketiga, memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dengan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda). Keempat, memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi dampak banjir.
"Dalam hal ini kita harus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, antara lain melalui program food estate, serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam," jelasnya.
Kelima, menjaga cadangan beras pemerintah dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dalam kesempatan itu, Iskandar juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dalam mengeksekusi program kerja, dengan begitu ia melihat inflasi Indonesia mulai terkendali dan rendah.
"Capaian itu tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah di daerah dalam pengendalian inflasi karena kita sadari banyak sekali faktor penyebab terjadinya inflasi ini mulai dari gangguan distribusi hingga pasokan di daerah," pungkasnya. (MCR)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Manajemen PSPS Pekanbaru mengajukan permohonan pembatalan sanksi denda sebesar Rp20 juta yang dijatuhkan Komite
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, telah mengumumkan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru resmi menggelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 mulai Senin
Hukrim
Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Polda Riau Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan
